Persepsinews, Samarinda – Sebagai komitmen Pemerintah Daerah dalam Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG), Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim menggelar kegiatan Parade Gender, di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim).
Kegiatan tersebut dirangkai dengan pemberian apresiasi atas Implementasi PUG pada perempuan berjasa dan berprestasi dalam pemberdayaan perempuan (Gender Champion), Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai OPD terpilih Award Gender Kaltim dan Mitra Kerja (Badan Usaha) Desa Ramah Gender yang diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni didampingi Kepala DKP3A Kaltim Noryani Sorayalita.
Penghargaan tersebut merupakan kompetisi yang dilakukan oleh Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) yang meliputi 5 Bidang yaitu Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, Bidang Sosial Budaya, Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Pertanian.
Hasil penilaian OASE KIM terpilih 10 perwakilan dari Kab/Kota se Indonesia, yang menerima penghargaan langsung dari Ibu Negara pada acara peringatan hari Kartini yang dilaksanaan di Kota Medan pada tanggal 17 Mei 2023.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni mengatakan, walaupun Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Timur berada di tiga besar nasional dari 38 Provinsi di Indonesia dibawah Jakarta dan Jogjakarta. Namun, IPM saat ini tidak berbanding lurus dengan Indeks Pemberdayaan Gender yang masih berada di posisi 20 kebawah.
Untuk itu Sri berharap, Parade Gender ini bisa menjadi pemicu Pemerintah Provinsi untuk lebih meningkatkan peran perempuan dalam pembanguan daerah guna peningkatan Indeks Kesetaraan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender di Kaltim.
“Kegiatan parade gender ini merupakan sebuah komitmen untuk peningkatan IPG kita, kalau kita lihat IPM kita berada di tiga besar nasional dibawah Jakarta dan Jogja, namun tidak berbanding dengan IPG, ini yang harus kita cari tau bersama bagaimana caranya,” tutur Sri.
Disisi lain Kepala DKP3A Kaltim Noryani Sorayalita menjelaskan, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan mengurangi kesenjangan dalam pembangunan antara laki-laki dan perempuan khususnya di Kalimantan Timur.
Mendekati Pemilihan Umum Tahun 2024 ini pun pihaknya mendorong DKP3A di Kabupaten dan Kota untuk mengajak para bakal calon anggota legislatif perempuan Kaltim agar bisa mengutamakan isu-isu Gender seperti pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Apalagi saat ini, kasus kekerasan terhadap anak masih terbilang tinggi walaupun untuk di Kaltim tahun ini mengalami penurunan sejak Mei 2023 menjadi sekitar 280 kasus.
“Apalagi mendekati pemilu ini, makanya kita mengajak perempuan yang berada di politik agar menjadikan isu-isu gender seperti pemberdayaan dan perlindungan anak ini menjadi utama,” tutur Soraya.
Penyerahan Award Gender tahun ini telah diberikan kepada sebanyak 18 perempuan berjasa dan berprestasi di Sektor Kesehatan, Pendidikan, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup dan Pertanian Kaltim. Adapun terhadap Perangkat Daerah Provinsi Kaltim, dimana terbaik I berhasil diraih Dinas Perkebunan Kaltim, Terbaik II RSUD Atma Husada Mahakam, Terbaik III Dinas Energi dan Sumberdaya mineral, PT. REA Kaltim sebagai award gender dunia usaha dan Desa Sumber Sari Kukar menjadi penerima award menuju desa ramah gender.
Usai penyerahan Gender Award kegiatan dilanjutkan dengan launching aplikasi Si Gen (Klik Sistem Informasi Gender).
Noryani menjelaskan, peluncuran aplikasi ini menjadi upaya pemerintah dalam percepatan pelaksanaan PUG melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
Aplikasi ini didukung dengan program Gender Analysis Pathway (GAP), atau Alur Kerja Analisis Gender. GAP dirancang untuk membantu para perencana melakukan analisis gender dalam rangka integrasi pengarusutamaan gender ke dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan.
Dengan menggunakan GAP, para perencana dapat mengidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender serta sekaligus menyusun kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender tersebut.
Penggunaan metode Gender Analysis Pathway (GAP) mampu mengidentifikasi isu kesenjangan gender yang ada yang dilanjutkan dengan menuangkan hasil identifikasi ke dalam Gender Budget Statement (GBS) adalah bentuk dari Perencanaan Penganggaran Responsif Gender. (Ozn)
