Persepsinews, Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kaltim Ismail ingin pengelolaan sektor pertambangan di Kalimantan Timur bisa berjalan lebih baik lagi melalui pengawasan yang ketat oleh panitia khusus yang telah dibentuk.
Hal itu disampaikan Ismail usai menghadiri Rapat Paripurna ke-6 masa sidang I 2023 dengan agenda penyampaian laporan masa kerja pansus pembahas investigasi pertambangan (IP) DPRD Kaltim Senin (6/2/2023).
Ismail meminta, anggota pansus bisa memberikan laporan yang akurat terkait hasil investigasi yang dilakukan terhadap perusahaan tambang yang ada secara terbuka ke masyarakat terkait mekanisme pengelolaan dan pelaksanaan reklamasi pascatambang dengan menghadirkan para pelaku pertambangan.
“Saya meminta kepada pansus, karena saya bukan anggota pansus, agar temuan dilapangan itu disampaikan pada publik, seperti pengelolaan CSR ataukah reklamasi pascatambang, tunjuk, perusahaan ini sudah melaksanakan atau belum, kira-kira sudah melaksanakan berapa persen publik harus tau, jadi saya tunggu di paripurna laporan akhir, saya harap teman-teman dipansus ini terbuka menyampaikan hasil investigasi yang dilakukan,” tutur Ismail.
Dengan menghadirkan para pelaku pertambangan di Kaltim menurut Ismail, akan membuat mereka mengetahui secara detail hasil laporan investigasi yang dilakukan tim pansus. Dari situ akan diketahui mna perusahaan yang menjalankan reklamasi yang dengan baik atau bahkan tidak dilaksanakan.
Hal ini juga sebagai bukti keseriusan DPRD Kaltim melakukan perbaikan pengelolaan pertambangan di Bumi Etam.
“Ini bukti keseriusan bahwa kita melakukan perbaikan untuk pengelolaan tambang di Kaltim, lalu pengelolaan CSR dan reklamasi pasca tambang itu,” lanjutnya.
Dengan demikian, DPRD Kaltim berharap keseriusan semua pelaku tambang di Kaltim untuk menjalankan reklamasi sesuai aturan.
“Kami butuh keseriusan itu dengan hadir dalam rapat paripurna seperti ini, dengarkan hasil pansus kemudian ada tambahan dari anggota DPRD yang bukan pansus, termasuk keseriusan DPRD, nanti saya minta pada anggota pansus untuk terbuka menyampaikan investigasi nya, perusahaan mana yang reklamasi pasca tambangnya sekian persen, mana perusahaan yang CSR nya berjalan dengan baik, dan mana yang tidak baik, harus disampaikan pada publik,” tutupnya. (Ozn)
