Persepsinews.com, Samarinda – Mempertanyakan meningkatnya angka penggangguran di Kaltim.
Komisi IV DPRD Kaltim yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi memanggil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim untuk melakukan rapat dengar pendapat.
Rapat tersebut digelar di lantai 1 Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Selasa (15/3/2022).
“Disini banyak pertanyaan dan permasalahan yang kami ingin tanyakan. Diantara jumlah serapan tenaga kerja, perusahaan yang sudah melakukan wajib lapor. Termasuk jumlah pengganguran di Kaltim,” terang Reza sapaan karibnya.
Bila dilihat Tingkat Penggangguran Terbuka (TPT) Kaltim terbilang cukup tinggi. Yakni 6,83 persen dari total diatas angka penggangguran nasional.
Hal ini lantaran tak diimbangi dengan pembekalan siap kerja yang maksimal. Semisal sertifikasi untuk kejuruan yang biasanya ada di sekolah-sekolah (SMK,red).
“Ternyata anggaran yang ada di Disnaker sangat minim hanya Rp 48 miliar. Padahal yang diurus cukup banyak salah satunya untuk pembekalan tenaga siap kerja dan sertifikasi,” jelasnya.
“Jumlah pengganguran terbanyak dari lulusan SMK karena kurangnya pembekalan dan sertifikasi tadi. Karena menyangkut serapan tenaga kerja apalagi sertifikasi ini perlu terkoneksi dengan Disdik,” sambung Politis Fraksi Gerindra tersebut.
Oleh sebab itu, ia berharap ke depannya Disnaker dan Disdik bisa mensinkronisasikan program masalah sertifikasi tersebut. Apalagi anggaran untuk sertifikasi profesi cukup mahal.
“Inikan tidak ada anggarannya. Bagaimana melahirkan tenaga kerja profesional kalau tidak ditunjang dengan anggaran yang memadai,” bebernya.
Kemudian, ke depannya mereka akan melakukan pengawasan ke seluruh perusahaan terkait administrasi.
Pun, pihaknya akan memperjuangkan agar anggaran untuk pembekalan dan sertifikasi bisa ditingkatkan.
“Jangan sampai SDM kita-kita ini hanya jadi penonton saja. Mereka harus bersertifikat dan tak kalah bersaing dengan daerah lainnya,” ucapnya.
Terpisah, Sekretaris Disnakertrans Kaltim, Hetty mengungkapkan penyebab angka penggangguran yakni dampak dari pandemi Covid-19.
Banyaknya pengurangan karyawan-karyawan di perusahaan menengah dan besar.
“Dari pertemuan dengan dewan. Harapannya anggaran yang ada bisa dimaksimalkan. Yang tadinya pelatihan bisa puluhan paket sekarang hanya beberapa saja,” pungkas Hetty. (Red)
