Persepsinews.com, Samarinda – Sepekan terakhir polemik kursi ketua DPRD Kaltim, belum berakhir. Baik Makmur HAPK maupun Hasanuddin Masud, kini saling klaim kursi Ketua DPRD Kaltim.
Makmur HAPK, Berbekal hasil putusan PN Samarinda. Ia menegaskan bahwa dirinya masih menjabat sebagai ketua DPRD hingga 2024.
Selain itu berdasar pada SK Mendagri, Hasanuddin Masud menyebut dirinya menduduki kursi Ketua DPRD Kaltim, dengan tahapan yang benar.
Dan berbekal SK Mendagri Hasanuddin Masud di lantik di hotel Mercure pada 12 September waktu lalu.
Menanggapi hal tersebut Ketua umum Kesatuan Mahasiswa indonesia (Kesmi) Kaltim Irwanto Munawar mengatakan, polemik yang terjadi internal DPRD Kaltim menciptakan ruang yang tidak sehat untuk masyarakat kaltim.
“Mestinya dua Publik figur memberikan contoh yang baik kepada generasi penerus, sebagai perwakilan rakyat kaltim tentunya menciptakan ruang yang dingin dalam perpolitikan yang sehat bagi masyarakat Kaltim,” jelasnya.
Kata dia, polemik yang terjadi di internal DPRD Kaltim sebagai bukti, tidak keseriusan perwakilan rakyat Kaltim untuk mendahulukan kepentingan umum melainkan kepentingan kelompok tertentu.
Irwanto mengatakan, beberapa pekan lalu demonstrasi yang di lakukan sejumlah daerah termasuk wilayah Kaltim menuntut agar pemerintah membatalkan kenaikan BBM bersubsidi. Demonstrasi tersebut terjadi di beberapa titik mulai dari kantor gubernur hingga DPRD Kaltim,namun sampai saat ini belum terdengar pemerintah setempat maupun perwakilan rakyat kaltim menyuarakan persoalan kenaikan BBM.
“Kita melihat bagaimana persoalan yang terjadi internal DPRD Kaltim. Ini sebagai bukti bahwa perwakilan rakyat yang kita agungkan selama ini tidak serius menangani problem Kaltim,” sebutnya.
Ia menambahkan, persaingan merebut jabatan sangat memalukan dan menunjukkan sikap politik yang tidak sehat untuk generasi penerus.
“Permasalahan kaltim masih banyak yang harus di kerjakan bersama, jika di urus hanya masalah internal saja. Maka bisa saya pastikan Kaltim kedepan akan banyak pekerjaan rumah yang tertinggal,” terangnya.
Ia berharap, sikap Pemprov Kaltim harus tegas dalam menentukan pilihan dan memposisikan siapa yang harus menduduki jabatan ketua. Agar polemik yang terjadi di internal DPRD Kaltim secepatnya berakhir.
“Saya berharap masalah ini akan secepatnya berakhir agar pekerjaan rumah yang tertinggal bisa secepatnya di selesaikan bersama,” pungkasnya. (Red)
