Persepsinews.com, Samarinda – Jaminan reklamasi tambang di Kaltim tengah disorot. Disebabkan oleh temuan BPK RI Perwakilan Kaltim terkait adanya nilai jamrek yang tidak sesuai ketentuan. Pun Majelis Organisasi Daerah Nasional (MODN) ikut angkat suara.
Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) MODN, Erly Sopiansyah mengungkapkan bahwa kejadian ini bukanlah salah perusahaan tambang. Sebagai informasi, dana jamrek tambang yang jadi temuan BPK RI mencapai Rp 1,7 triliun.
“Ini bukan salahnya perusahaan. Perusaahan meninggalkan lubang-lubang yang ada di Kaltim, bekas dari galian yang mereka lakukan, itu mereka tinggalkan tidak masalah,” beber Erly, Selasa (28/6/2022).
Sebab dia menilai, perusahaan pasti berpikir bahwa mereka sudah diberikan dana jaminan kepada pihak terkait. Sehingga, dana jamrek itu bisa dilaksanakan untuk reklamasi. Dalam hal ini, Erly juga meminta tanggung jawab dari DPMPTSP Kaltim. Terlebih lagi, saat ini lubang-lubang tambang di beberapa kawasan terus membanyak. Reklamasi yang tidak dilakukan segera pun mengakibatkan lubang tersebut banyak menelan korban jiwa.
Pemerintah daerah pun dinilai tak serius melaksanakan dana jamrek itu dan transparansinya ke masyarakat juga sangat minim. Dalam hal ini, Erly mempertanyakan apakah reklamasi benar-benar terlaksana atau tidak?
“Dana yang ada itu dikemanakan? Kita soroti di sini bahwa pemerintah daerah tidak serius melaksanakan ini. Karena laporannya pun tidak ada. Dana sekian banyak ini tentunya sangat sensitif untuk bisa melakukan hal-hal negatif,” tegasnya.
Seandainya tidak ada dana jamrek yang terpublikasi secara jelas, maka patut diduga adanya penyelewengan, korupsi, atau penggelapan dana yang terjadi di belakangnya. Pun bisa pula ditarik oleh oknum tak bertanggung jawab dan berkedok membuat laporan palsu.
“Saya harap DPMPTSP Kaltim harus buka mulut, bisa dipublikasi laporan dana jamrek selama ini. Kalau perlu kami dengar langsung atau audiensi. Untuk tahu seberapa seriusnya tanggung jawab pemerintah atas dana jamrek ini,” tutupnya. (Gia)
