Persepsinews.com, Tanjung Redeb – Balai Mufakat menjadi saksi ketegasan Kabupaten Berau dalam menolak wacana penggabungan dengan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Penandatangan petisi penolakan ini melibatkan lintas Organisasi Masyarakat (Ormas), lembaga, dan tokoh masyarakat yang hadir.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyampaikan sikap tegas Kabupaten Berau terkait realitas yang berkembang belakangan ini. Pemerintah Provinsi Kaltara telah melakukan riset kajian kelayakan penggabungan Berau ke Kaltara, namun Sri Juniarsih menegaskan bahwa Berau hanya untuk Kalimantan Timur (Kaltim).
“Secara tegas saya sampaikan, bahwasanya Berau hanya untuk Kaltim dengan sejumlah pertimbangan, termasuk pendapat dari para tokoh masyarakat Kabupaten Berau,” tegasnya.
Sri Juniarsih mengungkapkan bahwa Kaltim telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (IKN), di mana Berau menjadi mitra utama IKN. Hal ini disebabkan oleh potensi luar biasa Berau yang diharapkan dapat membawa kesejahteraan dan kebahagian bagi masyarakat setempat.
“Saya juga memantau dari komentar masyarakat Berau di media sosial yang mayoritas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap wacana penggabungan Berau dengan Kaltara,” tambahnya.
Bupati Berau juga memberikan beberapa pertimbangan terkait keuangan daerah, termasuk belanja APBD Kabupaten Berau yang mencapai Rp1,5 triliun hingga Rp2 triliun. Sri Juniarsih menyoroti bahwa perubahan besar APBD dapat menyulitkan Berau dalam pembangunan mandiri jika terjadi penggabungan dengan Kaltara.
“Dana bagi hasil (DBH) yang diterima oleh Kabupaten Berau saat ini cukup besar, sehingga tidak menguntungkan apabila Berau memisahkan diri dengan Kaltim,” ungkapnya.
Sri Juniarsih menegaskan bahwa perhatian Provinsi Kaltim terhadap Kabupaten Berau melalui bantuan keuangan sekitar Rp300 sampai Rp400 miliar pertahun sangat membantu percepatan pembangunan di Kabupaten Berau.
“Jika Berau berpisah dengan Kaltim, maka jalan ini beralih status menjadi jala kabupaten yang akan menjadi beban Kabupaten Berau. Saya lebih fokus pada pencapaian pembangunan daerah dan belum berfikir untuk berpisah dari Kaltim,” tutupnya. (Red)
