Persepsinews.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) bersiap-siap melakukan penyederhanaan jabatan struktural.
Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, jabatan struktural di pemerintahan harus dipangkas. Tujuannya untuk menyederhanakan birokrasi.
Menurut Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Jauhar Efendi rencana penyederhanaan kali ini sudah dibahas dalam Rakor Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pemprov Kaltim yang diadakan di hotel Santika Surabaya pada Selasa (19/10).
Namun upaya perombakan struktural pemerintahan tidak serta merta berjalan begitu saja.
Perlu beberapa persiapan yang harus dilakukan sebelum memangkas jabatan di lingkungan Pemprov Kaltim. “Dengan memperhatikan kondisi unik di lapangan,” kata Jauhar dalam keterangannya.
Ada empat arahan yang harus diperhatikan para peserta ataupun pejabat di Pemprov Kaltim. Pertama, identifikasi jabatan administrasi pada unit kerja. Kemudian lakukan pemetaan jabatan dan pejabat administrasi yang terdampak penyederhanaan struktur organisasi.
“Lalu mulai lakukan pemetaan jabatan fungsional yang dapat diduduki pejabat yang terdampak penyederhanaan struktur organisasi,” imbuhnya.
Proses terakhir, barulah bisa dilakukan pemetaan dan penghitungan penghasilan pejabat yang terdampak dengan membandingkan antara penghasilan pada saat sebelum dan sesudah penyetaraan dari jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.
“Tujuannya tentu sangat baik. Supaya pelayanan publik lebih cepat dan tidak memakan waktu yang cukup lama,” terang Jauhar lagi. (*)
