Persepsinews.com, Samarinda – Sekelompok organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Kaltim dengan tegas menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN). Menurut koalisi, pemindahan IKN ke Kaltim Kaltim merupakan ancaman bagi lingkungan. Ditambah, koalisi juga menyoroti pengesahan RUU IKN yang tidak melibatkan masyarakat lokal.
Alhasil, penetapan pemindahan IKN ke Kaltim pun dianggap keputusan politik tanpa dasar yang jelas, tidak partisipatif, dan tidak transparan. Dengan kata lain, koalisi mendesak pemerintah untuk mencabut Undang-Undang (UU) IKN karena dinilai cacat prosedural.
“Dimana sebelumnya dilakukan secara tertutup, terbatas, dan tidak melibatkan masyarakat yang terdampak langsung dari pemindahan ibu kota,” demikian pertanyaan sikap dari koalisi pada Rabu (19/1).
Diketahui bersama, koalisi ini digawangi sejumlah aktivis, seperti Yohana Tiko dari Walhi Kaltim, Buyung Marajo dari Pokja 30 Kaltim, Fathul Wiyashadi dari LBH Samarinda, Andi dari FNKSDA Kaltim, dan Pradarma R. dari Jatam Kaltim.
Mereka juga menjelaskan megaproyek IKN baru berpotensi akan menggusur lahan-lahan masyarakat adat, terutama masyarakat adat Suku Balik dan Suku Paser serta warga transmigran yang sudah lama menghuni di dalam kawasan 256 ribu Hektar.
Adapun lahan IKN yang akan dibangun menurut mereka merupakan lahan-lahan perusahaan sawit, Hutan Tanaman Industri (HTI), serta tambang yang merupakan milik dari para oligarki-oligarki yang dengan sengaja merusak hutan dan lahan.
“Di samping itu, pemindahan IKN juga merupakan agenda terselubung pemerintah guna menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan oleh beberapa korporasi yang wilayah konsesinya masuk dalam wilayah IKN,” tuturnya lagi.
Berikutnya, koalisi juga menilai rencana pemindahan IKN sama sekali tidak memiliki dasar kajian kelayakan yang meliputi aspek kemaslahatan, keselamatan. Hal ini dinilai cenderung dipaksakan sehingga berpotensi menghilangkan ruang hidup masyarakat.
“Kami mendesak pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan krisis yang terjadi di Jakarta dan Kalimantan Timur, bukan pemindahan ibu kota baru,” tandasnya. (*)
