Persepsinews.com, Samarinda -Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menyatakan bahwa persiapan Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 di IKN telah melibatkan tokoh masyarakat Bumi Etam.
Namun, keputusan diambil bahwa warga sekitar tidak diizinkan untuk mengikuti agenda tersebut di dalam venue utama Istana Negara di IKN Kaltim.
Ia menambahkan bahwa masyarakat dapat menyaksikan upacara tersebut secara langsung melalui live streaming yang disediakan oleh pihak Pemerintah Provinsi bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota.
“Meski masyarakat umum tidak dapat masuk ke Istana Negara yang menjadi venue utama Upacara HUT RI di IKN Kaltim, kemeriahan tetap dapat dinikmati dari dekat,” ujar Sri Wahyuni.
Diketahui agenda tahunan itu akan diselenggarakan di dua tempat, yaitu Istana Merdeka Jakarta dan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim.
Sedangkan, live streaming upacara akan diadakan di beberapa lokasi, termasuk Pentacity di Kota Balikpapan dan Big Mall di Kota Samarinda.
“Jadi ini juga acara untuk siswa dan mahasiswa sebagai bentuk edukasi tentang IKN, soal progresnya, lalu ada kuis-kuis, setelah itu baru nonton bareng upacara,” jelas Sri Wahyuni.
Sementara itu, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menjelaskan bahwa untuk upacara di Jakarta, masing-masing sesi pagi dan sore akan tersedia 1.500 undangan.
Proses pendaftaran peserta upacara akan mengikuti mekanisme tahun sebelumnya, yaitu siapa yang lebih cepat mendaftar, akan mendapatkan undangan.
“Jadi mana yang lebih cepat mendaftar, itu yang bisa mendapatkannya,” ungkap Heru,
Sedangkan untuk upacara bendera di IKN, sebanyak 1.000 undangan akan disiapkan untuk pagi hari dan 1.000 undangan untuk sore hari.
Heru menegaskan bahwa undangan untuk upacara di IKN akan diprioritaskan bagi warga setempat.
“Terkait undangan siapa saja peserta upacara di IKN, tentunya sesuai dengan yang disampaikan Pak Menteri, kami utamakan warga sekitar setempat dan tokoh-tokoh IKN. Tentunya nanti ada beberapa dari Jakarta antara lain menteri terkait dan itu sangat terbatas,” tambahnya. (Red)
