spot_img

Di Tengah Kerusuhan Myanmar, Total Ingin Tetap Produksi Gas

Persepsinews.com – Grup minyak dan gas Prancis, Total menyatakan tidak akan berhenti memproduksi gas di ladang Yadana di Myanmar sepanjang operasional tetap aman. Meskipun demikian, Total ingin melindungi karyawan di Myanmar yang mungkin mengambil risiko akibat dari tekanan junta militer.

Seperti dilaporkan Reuters, Minggu (4/4), Total mendapat tekanan dari kelompok hak asasi manusia dan pemerintah sipil paralel Myanmar untuk meninjau operasinya di tengah tuduhan pembayaran pajak mendanai negara yang dikendalikan militer.

Dalam kolom surat kabar yang akan diterbitkan di Jurnal Prancis du Dimanche pada Minggu (4/4), dan dirilis secara daring, kepala eksekutif Total, Patrick Pouyanne mengatakan Total memiliki beberapa alasan untuk menjaga situs lepas pantai Yadana tetap berjalan.

Menurut Pouyanne, Total khawatir staf di sana bisa terkena kerja paksa di bawah junta jika perusahaan memutuskan untuk menghentikan produksi sebagai protes atas kekerasan di Myanmar. Perusahaan juga tidak ingin memutus sumber energi utama.

“Bisakah kita menghentikan produksi gas yang memasok listrik ke populasi besar di Yangon, menambah penderitaan mereka? Pihak berwenang Thailand telah memperingatkan kami tentang pentingnya sumber energi ini,” kata Pouyanne.

Terletak di lepas pantai barat daya Myanmar di Teluk Martaban, ladang Yadana memproduksi gas untuk dikirim ke pembangkit listrik di Thailand. Ladang ini juga memasok pasar domestik Myanmar, melalui pipa lepas pantai yang dibangun dan dioperasikan oleh perusahaan energi negara Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE).

Pouyanne mengatakan Total telah mempertimbangkan apakah mereka harus menempatkan pembayaran pajak terutang kepada negara bagian di Myanmar di rekening, seperti yang disarankan oleh beberapa juru kampanye. Tetapi perusahaan menyatakan tindakan itu dapat membuat manajer lokal bertentangan dengan hukum.

Total sejauh ini belum membayar satu pun dari US$ 4 juta (Rp 57,8 miliar) dalam bentuk pajak bulanan yang biasanya dibayarkan kepada pemerintah militer, Pouyanne menambahkan, “karena alasan sederhana bahwa sistem perbankan tidak lagi berfungsi”.

Sumber: BeritaSatu.com

Related Articles

Media Sosial

2,900FansLike
2,010FollowersFollow
1,500FollowersFollow
- Advertisement -spot_img

Berita Terbaru

Berita Populer