Persepsinews.com, Jakarta – Pernyataan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo tentang pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menuai perhatian luas. Isu ini menjadi viral di media arus utama dan media sosial, hingga akhirnya Istana Kepresidenan turun tangan memberikan klarifikasi.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa anggaran pembangunan IKN tetap ada dan progresnya terus berjalan. “Masih jalan kan. Itu kan Rp 48 triliun dalam lima tahun, itu kan enggak kecil. Kan IKN jalan terus,” kata Hasan di Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga juga menyampaikan bahwa pembangunan IKN kini memasuki Tahap II (2025-2029). Fokus utama tahap ini adalah pembangunan Kawasan Perkantoran Legislatif dan Yudikatif, beserta sarana pendukungnya.
“Kami bertugas menyelesaikan ekosistem yudisial dan ekosistem legislatif beserta sarana dan prasarana pendukungnya,” ujar Danis, Jumat (7/2/2025).
Anggaran pembangunan IKN Tahap II terdiri dari APBN sebesar Rp 48,8 triliun, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Rp 60,93 triliun, serta investasi swasta yang per Februari 2025 sudah mencapai Rp 6,49 triliun.
Sementara itu, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Mohammed Ali Berawi menegaskan bahwa OIKN siap melakukan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD.
“Kami sudah mengikuti arahan untuk melakukan efisiensi anggaran dalam kegiatan program kerja 2025,” kata Ali.
Ia menambahkan bahwa pagu anggaran Kedeputian THD yang sebelumnya Rp 18 miliar dikurangi menjadi Rp 12 miliar, namun tetap akan digunakan secara optimal.
Ali juga memastikan bahwa program kerja yang belum mendapatkan dukungan APBN akan diupayakan melalui hibah, technical assistance, investasi, ataupun skema KPBU.
“Kami dinamis saja dan siap jika nanti ada skenario pemangkasan anggaran lebih lanjut,” tegasnya. (Red)
