Persepsinews.com, Kukar – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) mengevaluasi penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) menyusul kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mulai membaik di sejumlah wilayah.
Diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar sebelumnya menerapkan PJJ sejak 3 September 2026 akibat kabut asap tebal yang berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Kebijakan tersebut diambil untuk melindungi peserta didik dari paparan asap yang berpotensi mengganggu kesehatan.
Ia menilai, pembelajaran jarak jauh perlu diterapkan secara proporsional dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan keselamatan siswa. Jika keadaan sudah memungkinkan, pembelajaran tatap muka sebaiknya kembali dilaksanakan.
“Saya rasa penerapannya sudah cukup dibatasi. Apabila kondisi belum terlalu parah, kita berharap peserta didik tetap dapat mengikuti pembelajaran secara langsung di sekolah,” ujar Yani, pada Kamis (29/10/2026).
Ia juga menyoroti, potensi dampak negatif apabila siswa terlalu lama menjalani pembelajaran dari rumah. Menurutnya, kondisi tersebut dikhawatirkan mengurangi efektivitas belajar apabila tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai.
“Kita perlu mempertimbangkan dampak negatif apabila anak-anak terlalu lama belajar dari rumah. Dikhawatirkan, waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar justru lebih banyak dihabiskan untuk bermain telepon seluler,” katanya.
Karena itu, politisi dari fraksi PDIP itu juga mengimbau, Disdikbud Kukar meninjau kembali kebijakan PJJ dengan mengutamakan keselamatan sekaligus keberlangsungan proses belajar mengajar.
“Melihat kondisi yang saat ini mulai membaik, penerapan PJJ perlu dikoreksi kembali. Kita tidak ingin anak-anak terlalu lama terbiasa dengan pembelajaran jarak jauh sehingga menjauh dari proses pembelajaran secara langsung,” tegasnya.
Terakhir, Yani berharap, kebijakan pendidikan dapat menyesuaikan perkembangan kondisi karhutla di Kukar. Dengan demikian, keselamatan peserta didik tetap terjaga tanpa mengabaikan hak mereka untuk memperoleh pembelajaran secara optimal. (Rob/Adv DPRD Kukar)
