Persepsinews.com, Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun ungkap alasan APBD-P 2021 Kaltim tak kunjung diketok.
Ia menyatakan jika Pemprov Kaltim belum siap dalam proses penetapan anggaran tersebut.
Padahal, DPRD Kaltim sudah menjadwalkan tahapan-tahapan pelaksanaan agenda APBD perubahan Kaltim 2021 tersebut sejak 30 Juli 2021 lalu.
Selain itu, realisasi APBD murni Kaltim 2021 juga lamban diserap oleh Pemprov Kaltim.
“Mestinya masuk di awal Agustus 2021 ini sudah ada pembahasan. Tapi sampai hari ini rancangan APBD belum ada masuk,” tutur Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu, Senin (9/8/2021).
Diketahui, APBD Kaltim 2021 sebesar Rp 11,61 triliun, dengan rincian pendapatan direncanakan sebesar Rp 9,58 triliun.
Terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 5,39 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp 4,18 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 12,27 miliar.
“Serapan anggaran itu baru sekira 20 persen realisasinya. Dari angka tersebut sebagian besar didominasi dengan pengeluaran rutin seperti gaji pegawai, BBM kendaraan dinas, ATK kantor, biaya operasional, dan lain-lain,” paparnya.
“Saya menilainya lamban. Karena sampai Juni 2021 masih belum sampai 20 persen realisasinya,” sambung Samsun.
Selain itu, penundaan terjadi akibat Pemprov Kaltim masih menunggu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI tentang Pedoman Penyusunan APBD.
Ditambah, pemberlakuan Pergub 49/2020 tentang Bantuan Keuangan (Bankeu) pun dinilainya menjadi salah satu faktor lambannya serapan anggaran Pemprov Kaltim.
Oleh karenanya, DPRD Kaltim sudah meminta agar aturan tersebut segera direvisi. Namun hingga saat ini belum ada progresnya.
“DPRD sudah meminta, tapi tidak ditindaklanjuti,” tandas Samsun.
