Persepsinews.com, Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Agiel Suwarno, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk memberikan perhatian lebih ke perkebunan rakyat dengan program bantuan pada aktivitas perkebunan lebih banyak lagi.
Pasalnya, Agiel sapaan akrabnya, menilai bahwa dengan pengembangan perkebunan rakyat di daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Benua Etam. Untuk itu, pihaknya meminta Pemprov Kaltim perlu memprioritaskan hal tersebut.
“Kami mengusulkan, agar Pemprov Kaltim bisa memberi program bantuan untuk aktivitas perkebunan rakyat lebih banyak lagi. Selama ini perkebunan rakyat belum dibantu secara maksimal dan lebih banyak perkebunan besar yang mendapat bantuan,” katanya.
Legislator dari dapil Kabupaten/Kota Bontang, Kutai Timur (Kutim) dan Berau itu, berharap Pemprov Kaltim bisa memberi perhatian yang sama antara perkebunan rakyat dan perkebunan besar.
“Sebab, perkebunan rakyat juga memiliki potensi yang besar untuk menghasilkan komoditas unggulan seperti sawit, karet, dan kakao,” sebutnya
“Jadi minta diberi perhatian lebih, supaya pengelolaan perkebunan rakyat juga bisa lebih optimal,” sambung Agiel.
Politisi dari fraksi PDI Perjuangan Kaltim itu juga mengatakan, anggaran yang digelontorkan dari APBD untuk membantu perkebunan rakyat masih terbilang sedikit. Padahal, tiap tahunnya Pemprov Kaltim selalu menyediakan anggaran untuk bantuan di sektor perkebunan.
“Kami menegaskan, ini harus jadi perhatian Pemprov Kaltim karena perkebunan rakyat juga berkontribusi terhadap perekonomian daerah,” tegasnya.
Lanjut dia, salah satu kendala yang dihadapi oleh perkebunan rakyat, adalah status lahan yang masih berstatus Hak Guna Bangunan (HGU) milik perusahaan.
Agiel juga menyampaikan, status itu memberikan dampak, menjadi hambatan karena pemerintah tidak bisa menjalankan programnya.
“Kami mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkup Pemprov Kaltim untuk menuntaskan persoalan ini. Kami meminta agar OPD juga bisa cermat dan teliti untuk menetapkan status lahan perkebunan masyarakat,” tandasnya. (Rah/ Adv DPRD Kaltim)
