Persepsinews.com, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ananda Emira Moeis, melihat dalam penanganan kasus kekurangan gizi kronis atau Stunting di Kaltim masih diangka 23 persen. Tidak menurunnya angka tersebut, dirinya meminta Pj Gubernur Kaltim segera menindaklanjuti kasus ini.
Sebab, Ananda sapaan akrabnya, mengatakan penurunan Stunting ini, juga menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat.
“Stunting di Kaltim tak turun-turun, masih di angka 23 persen. Itu sudah jadi salah satu prioritas (kebijakan) pusat juga. (Pemerintah) pusat, setahu saya, juga sudah kirim bantuan-bantuan banyak untuk penanganan stunting,” katanya.
Menurut dia, stunting merupakan masalah serius yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) dan generasi penerus.
Kemudian, Ananda menjelaskan stunting menggambarkan kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan dari ukuran semestinya. Dimana, faktor-faktor pemicu stunting sangat kompleks dan harus ditangani dari remaja putri, ibu hamil, hingga penanganan ibu terhadap anaknya.
“Peran pemerintah amat vital dalam penanganan stunting, termasuk juga mengoptimalkan posyandu di desa-desa. Jika dijalankan sesuai prosedur, tumbuh kembang anak dapat terawasi penggiat Posyandu,” jelasnya.
Ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim itu, mengemukakan pemerintah pusat maupun daerah sudah memberikan bantuan-bantuan yang cukup baik untuk posyandu-posyandu. Namun, Ananda berharap agar penanganan stunting bisa lebih dimaksimalkan agar bisa mencapai angka di bawah standard nasional.
Legislator daerah pemilihan Samarinda itu menjelaskan Posyandu berperan vital untuk menangani stunting karena menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan gizi bagi ibu hamil dan balita.
“Posyandu adalah salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga. Melalui Posyandu, kita bisa mendeteksi dini dan mengatasi masalah stunting yang masih menjadi tantangan di Kaltim,” tutur Ananda.
Dirinya juga mengingatkan sinergi tidak hanya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tapi juga dari dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat guna menangani stunting.
Ananda menambahkan bahwa penekanan stunting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, selaras dengan kesiapan Kaltim menyongsong tantangan Ibu Kota Negara (IKN).
“Kita penyangga utama IKN. Kita mesti menyiapkan SDM berkualitas yang mumpuni,” tukasnya. (Rah/ Adv DPRD Kaltim)
