Persepsinews.com, Kukar – Rencana pembongkaran jembatan besi tua bersejarah yang terletak di dekat Kedaton Kutai Kartanegara (Kukar), menuai penolakan dari masyarakat dan pegiat sejarah.
Jembatan panjangnya sekitar 30 meter yang dibangun pada era kolonial Belanda itu dianggap sebagai saksi bisu perjalanan panjang peradaban Kukar sejak tahun 1930-an.
Sebelumnya, rencana pembongkaran tersebut awalnya dijadwalkan dilakukan pada Selasa, 15 April 2025 besok, oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar melalui, PT Putra Nanggroe Aceh, dan berdasarkan data LPSE proyek ini menyedot anggaran sebesar 58 miliar.
Namun, pengumuman itu justru memicu keresahan publik yang menilai pemerintah terburu-buru dan tidak mempertimbangkan aspek historis serta nilai budaya yang melekat pada jembatan tersebut.
Melihat meningkatnya polemik, Dinas PU Kukar menggelar rapat terbuka yang dihadiri berbagai unsur, termasuk perwakilan DPRD Kukar, dinas terkait, Inspektorat Kukar, Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XIV Kalimantan Timur dan Utara (Kaltimtara), serta para budayawan.
Saat dikonfirmasi awak media seusai rapat tersebut tersebut, Kepala Dinas PU Kukar, Wiyono mengatakan,”Yang jelas tidak ada maksud kami untuk menghilangkan jembatan itu. Kita juga harus memperhatikan aset sejarah. Oleh karena itu, saat ini kita mendengarkan pendapat dari berbagai pihak agar pembangunan jembatan baru tidak mengganggu jembatan besi yang lama,” terang Wiyono diruang rapat lantai 2 kantor PU Kukar, pada Senin (14/04/2025).
Ia menjelaskan, rapat tersebut menghasilkan beberapa poin penting. Pertama, pembentukan tim percepatan untuk melakukan kajian dan menetapkan opsi-opsi terbaik terkait proyek tersebut. Kedua, hasil rapat akan segera dilaporkan kepada Bupati Kukar dan Ayahanda Sultan Kutai. Ketiga, kontrak pembongkaran jembatan besi untuk sementara dihentikan.
Lebihnya, Wiyono menyatakan, tim percepatan nantinya akan melibatkan akademisi, terutama dari sisi teknis, untuk menilai kondisi jembatan yang disebut sudah membahayakan pengguna jalan berdasarkan kajian dari Politeknik Negeri Samarinda (Polnes).
“Dari pembicaraan yang berkembang, bisa jadi jembatan itu digeser atau tetap di tempatnya. Namun apapun keputusannya nanti, tetap harus mempertimbangkan faktor keamanan dan kenyamanan pengguna jalan,” jelasnya.
“Kejadian ini jadi pembelajaran. Ke depan dalam proses perencanaan, kita harus memperhatikan berbagai aspek dan sektor, agar eksekusinya tidak menimbulkan masalah,” tambah Wiyono.
Terakhir, dirinya menegaskan, pada prinsipnya Dinas PU Kukar sangat menghargai dan menghormati seluruh masukan serta saran masyarakat.
“Pada dasarnya ini semua demi kepentingan kita bersama,” pungkasnya. (Rob/Adv Diskominfo Kukar)
