Persepsinews.com, Tenggarong – Penguatan demokrasi di tingkat daerah terus menjadi komitmen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur. Salah satunya melalui kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah Tentang Prioritas Kebijakan Publik, di Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Bukit Pariaman, Minggu (25/5/2025).
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan bahwa keberhasilan demokrasi daerah ini sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses kebijakan.
“DPRD bukan hanya lembaga yang mengesahkan anggaran. Kami adalah representasi suara rakyat. Karena itu, masyarakat perlu memahami bagaimana peran kami dijalankan agar mereka bisa turut mengawasi dan memberi masukan,” kata Reza.
Ia menggarisbawahi bahwa demokrasi yang kuat tidak bisa hanya bertumpu pada pemilu lima tahunan, tetapi harus dibangun melalui dialog dan sinergi antara wakil rakyat dan rakyat itu sendiri.
“Rakyat harus diberi ruang untuk memahami proses kebijakan, agar ketika mereka mengkritik, itu berdasarkan pengetahuan, bukan sekadar emosi,” ungkapnya.
Reza menambahkan bahwa banyak kebijakan publik tidak berjalan optimal karena miskomunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
DPRD Kaltim ingin menjembatani kesenjangan informasi dan mendorong masyarakat lebih aktif memberikan masukan dalam musyawarah pembangunan.
“Kita ingin masyarakat melek politik secara substantif, agar demokrasi kita tidak berhenti hanya pada bilik suara,” tambahnya.
Kegiatan ini menjadi bukti bahwa DPRD Kaltim tidak ingin demokrasi hanya sebatas slogan. Dengan memberikan edukasi langsung ke desa-desa. (Ehd)
