Persepsinews.com, Sangatta – Firnadi Ikhsan, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur, menyatakan dukungannya kepada pernyataan Gubernur Kaltim yang meminta para pengusaha tambang dan migas untuk melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam kegiatan operasional mereka.
Hal ini disampaikan usai pihaknya melakukan sebuah pertemuan bersama para pelaku industri di Jakarta, yang dianggapnya sebagai dorongan realistis untuk meningkatkan kontribusi sektor swasta terhadap pembangunan daerah.
“Kami dari DPRD, terutama di Komisi II, sangat mendukung pernyataan Pak Gubernur yang meminta pelaku industri pertambangan dan migas agar dapat melibatkan BUMD,” ungkap Firnadi sapaan akrabnya.
Dia menekankan bahwa sumber kekayaan Kalimantan Timur banyak berasal dari sektor tersebut, dan BUMD berfungsi sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Provinsi dalam menarik pendapatan asli daerah.
Firnadi menjelaskan bahwa keterlibatan aktif BUMD dalam industri ini tidak hanya akan membuka ruang kontribusi yang proporsional, tetapi juga memberikan kesempatan dalam pekerjaan turunan seperti penyediaan sarana-prasarana, bongkar muat, dan berbagai layanan pendukung lainnya.
“Dengan pendekatan bisnis ke bisnis (B2B) antara BUMD dan pihak swasta, hal ini dapat diwujudkan. Tidak semua kegiatan harus langsung dikelola oleh perusahaan besar; BUMD yang memenuhi kualifikasi juga memiliki kapasitas untuk berkontribusi,” tambahnya.
Dalam sambutannya, Firnadi juga mengakui bahwa optimalisasi peran BUMD masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi daerah.
Menurutnya salah satu tantangannya adalah kemampuan BUMD dalam menjalin kerja sama dan memenuhi standar kualifikasi yang ditentukan oleh pelaku industri nasional.
“Langkah ini menjadi strategi penting untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Kaltim, mengingat banyaknya potensi ekonomi dari sektor sumber daya alam. PAD adalah komponen dasar untuk membiayai pembangunan daerah. Jika BUMD dapat berperan aktif dalam industri ini, maka akan ada multiplier effect terhadap ekonomi lokal, termasuk penyerapan tenaga kerja dan perputaran ekonomi daerah,” ujarnya.
Sebagai bentuk konkret pengawasan, DPRD bersiap memantau pelaksanaan program-program BUMD dan melakukan evaluasi terhadap performa mereka.
“Memang ada catatan-catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai pengelolaan aset dan penyertaan modal yang belum optimal. Namun, ini tidak menjadi alasan untuk berhenti; kita harus mendorong BUMD untuk terus berbenah, memperbaiki tata kelola, dan siap menangkap peluang,” tegasnya.
Firnadi berharap sinergi antara Gubernur dan dukungan legislatif akan menjadikan pelibatan BUMD bukan sekadar jargon, tetapi sekumpulan langkah nyata yang dapat segera diimplementasikan oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Kami berharap pengusaha tambang dan migas memandang ini sebagai peluang kerja sama, bukan beban. Kami di DPRD siap mengawal proses ini demi kemajuan Kalimantan Timur,” pungkasnya. (Cn/Adv DPRD Kaltim)
