Persepsinews.com, Sangatta – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Damayanti, menyatakan dukungannya terhadap inisiatif Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim untuk mendirikan Rumah Sakit (RS) Internasional di samping Hotel Atlet Samarinda.
Gagasan ini mendapatkan tanggapan positif dari DPRD Kaltim, di mana Damayanti menekankan pentingnya pemerataan akses layanan kesehatan di seluruh wilayah Kaltim.
“Ini kan artinya saya secara pribadi sangat bergembira dengan ide ini,” ujar Damayanti.
Kendati demikian, Damayanti mengingatkan bahwa kebutuhan akan layanan kesehatan tidak hanya terbatas pada kota-kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan.
Dia menegaskan bahwa wilayah-wilayah terluar dan terpencil di Kalimantan Timur juga harus mendapatkan hak yang sama untuk akses terhadap pelayanan medis yang layak.
“Harus menjadi catatan bersama bahwa yang membutuhkan pelayanan kesehatan itu tidak hanya Kota Samarinda dan Balikpapan. Ada kota-kota lain yang sangat membutuhkan pelayanan kesehatan, apalagi di daerah terluar dan terpencil,” tegasnya.
Damayanti juga mengingatkan bahwa pembangunan RS Internasional tidak seharusnya membuat pemerintah acuh terhadap masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota.
Oleh sebab itu, dirinya berharap upaya peningkatan infrastruktur kesehatan dapat menjangkau seluruh pelosok wilayah Kaltim, demi memastikan setiap individu dapat menikmati hak pelayanan kesehatan yang setara.
“Masyarakat Kalimantan Timur itu tidak hanya masyarakat Kota Samarinda dan Balikpapan, tetapi juga daerah-daerah terluar di Kaltim yang juga membutuhkan pelayanan kesehatan yang memadai,” lanjutnya.
Menanggapi potensi persaingan antara fasilitas kesehatan, Damayanti berpendapat bahwa kehadiran RS Internasional seharusnya tidak menimbulkan kompetisi yang negatif.
“Justru bisa melengkapi kebutuhan layanan yang selama ini belum maksimal. Kalau persaingan seharusnya enggak ya, karena sampai sejauh ini kalau kita melihat pelayanan di Rumah Sakit Wahab Syahrani saja sangat kurang,” ucapnya.
Sebagai penutup, Damayanti menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur kesehatan di Kaltim harus bersifat inklusif, demi memastikan setiap warga, baik di kota maupun di pelosok, mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang layak.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak boleh abai dengan masyarakat di daerah terluar dan terpencil agar mereka juga mendapatkan pelayanan yang sama,” tutupnya. (Cn/Adv DPRD Kaltim)
