Persepsinews, Samarinda – Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Muluadi meyakini kawasan Ibukota Negata Nusantara merupakan wilayah strategis yang mampu menciptakan pemerataan pembangunan khususnya di Bumi Etam. Hadi mengungkapkan, hal itu dilatarbelakangi wilayah Indonesia bagian timur juga menjadi penyumbang APBN untuk negara.
Hal itu disampaikan Hadi Mulyadi saat membuka Forum Sinergi Duta Besar dan Daerah: Memperkuat Rantai Nilai Global (Global Value Chains) Industri Kalimantan Timur dalam Kemitraan Ekonomi Indonesia dan Belanda, yang diinisiasi Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Borneo Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (22/9/2022).
“Kaltim tidak salah dipilih sebagai lokasi ibu kota negara baru Indonesia. Selain karena letaknya strategis, Ibu Kota Nusantara (IKN) ini juga untuk pemerataan pembangunan, khususnya untuk wilayah Indonesia timur. Karena selama ini 60 persen APBN beredar di Pulau Jawa, 20 persen di Pulau Sumatera, dan sisanya di wilayah Indonesia timur, seperti Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua. Saya berharap para senator yang hadir disini bisa memberikan dukungan ini (pembangunan IKN), karena bukan untuk Kaltim saja tetapi untuk bangsa Indonesia kedepan,” jelas Hadi Mulyadi.
Hadi menuturkan, APBN tidak kurang sekitar Rp500 – Rp700 triliun setiap tahunnya disumbangkan Kaltim melalui ekspor perdagangan sumber daya alam yang dihasilkan Benua Etam. Namun memang dari jumlah kontribusi yang begitu besar untuk negara, tetapi yang kembali ke Kaltim tidak banyak, bahkan kurang untuk membangun wilayah Kaltim yang sangat luas.
“Kaltim pernah mengajukan otonomi khusus seperti Aceh, Papua, DKI Jakarta atau DI Yogyakarta namun ditolak, kemudian pernah mengajukan revisi DBH migas, termasuk dalam UU HKPD untuk menambah persentase bagian dana transfer ke daerah dari pusat. Semoga apa yang diimpikan Pak Presiden untuk memindahkan ibu kota negara ke Kaltim bisa terwujud,” tuturnya.
Hadi mengapresiasi digelaenya Forum Sinergi Duta Besar dan Daerah yang digelar BKSP DPD RI dalam rangka memfasilitasi kerja sama antara daerah dengan negara-negara luar dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah. Sekaligus mengidentifikasi peluang-peluang kerja sama dalam konteks rantai nilai global industri Kalimantan Timur.
Sementara itu Ketua DPD RI Mahyudin berharap forum sinergi ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh oleh pemerintah daerah sebagai langkah peningkatan ekonomi hingga UMKM.
Terkait porsi APBN Mahyudin menyebut, masih belum proposional dengan jumlah penduduk yang ada. Dengan pemindahan IKN saat ini menurutnya, diharapkan dapan meminimalisir disparitas antar pulau Jawa dengan Indonesia Timur.
“Gagasan pak Jokowi harus kita dukung keseluruhan, salah satunya Terkait pembangunan IKN,” kata Mahyudin. (Ozn/Adv)
