Persepsinews, Samarinda – Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kaltim masih terjadi. Masyarakat pun diminta untuk berhati-hati.
Walau begitu, menurut Noryani kasus perdagangan orang di Kaltim bukanlah tempat keluar melainkan tempat pendatang perdagangan TPPO.
“Kalau perdagangan orang ada masih, kalau kita ini sih tempat perdagangan, dari luar kesini, kita ini pasarnyalah begitu,” tutur Noryani di Kantornya Jum’at (25/11/2022).
Kasus perdagangan orang memang sudah lama terjadi, jika melihat dalam tiga tahun terakhir kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kalimantan Timur tercatat cukup tinggi.
Data itu terlihat pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPPA), pada tahun 2018 terjadi lima kasus TPPO yakni di Kabupaten Kutai Kertanegara satu kasus, Kutai Timur dua kasus, dan Kabupaten Paser ada satu kasus.
Kemudian tahun 2019 terjadi enam kasus di Kaltim dengan rincian di Kota Balikpapan ada satu kasus, Kota Bontang empat kasus, dan di Kota Samarinda terdeteksi ada satu kasus.
Untuk tahun 2020 jumlah TPPO di Kaltim makin meningkat yang menjadi delapan kasus, yakni di Kabupaten Berau terdeteksi empat kasus, di Balikpapan ada satu kasus, dan di Bontang terdata tiga kasus.
Disampaikan Noryani, kasus TPPO perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Apalagi saat ini Kaltim memiliki kawasan IKN.
Terutama instansi terkait seperti Dinas Perhubungan agar lebih pro aktif melihat kasus TPPO yang meliputi perdagangan antara pulau dengan melakukan pengawasan.
“Pertama dinas terkait, kayak Dinas Perhubungan, Dinas Ketenagakerjaan, jadi instansi itu lebih proaktif melihat kasus, kalau dari antar pulau berarti dishub yang lebih mengetahui ada perdagangan orang itu,” harapnya. (Ozn/ Adv DKP3A Kaltim)
