Persepsinews, Samarinda – Pendidikan Kependudukan terhadap anak sekolah menjadi salah satu upaya terencana dan sistematis untuk membantu masyarakat agar memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang kondisi kependudukan dan keterkaitan timbal balik dengan sektor lingkungan, kesehatan, pendidikan, budaya, sosial dan lain sebagainya.
Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan dapat dilakukan melalui jalur formal, nonformal dan informal.
Pada jalur formal implementasinya dilakukan melalui pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan di jenjang SMP/sederajat, SMA/sederajat dan Gerakan Literasi Kependudukan pada jenjang SD/sederajat.
Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan, SSK memegang peranan penting dalam melakukan edukasi dan pembentukan perilaku hidup sehat serta agar terhindar dari perilaku beresiko termasuk pencegahan perkawinan usia anak sehingga dapat mencegah resiko melahirkan generasi stunting di masa depan.
“Harapannya dengan mereka menjadikan Skolah Siaga Kependudukan bagaimana mereka mempersiapkan diri sebagai masyarakat yang memang harus memiliki pengetahuan pola hidup sehat,” tutur Sorayalita di Kantornya, Jum’at (25/11/2022).
Diketahui sejak Desember 2021 telah terbentuk 322 Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). 154 SSK tingkat SD/sederajat, 144 SSK tingkat SMP/sederajat dan 24 SSK tingkat SMA/sederajat.
SSK Paripurna tahun 2020 yaitu SMAN 5 Samarinda, SMAN 8 Samarinda, MAN 1 Samarinda, SMAN 5 Balikpapan, SMAN 1 PPU, SMPN 10 Samarinda, SMPN 35 Samarinda, SMPN 35 Samarinda, SMPN 2 PPU, dan SMPN 5 PPU.
Tidak hanya di tingkat provinsi, Noryani berharap SSK bisa terus dikembangkan mulai tingkat Kabupaten dan Kota.
Pembekalan perilaku hidup sehat dan terencana bisa dilakukan melalui integrasi materi Bangga Kencana pada kegiatan SSK baik di kelas maupun di lingkungan. Serta meningkatkan wawasan dan kesadaran remaja dalam menyiapkan hidup yang berkualitas. Sehingga peran SSK sangat penting dalam menanamkan karakter Generasi Berencana (GENRE) bagi anak didik.
“Bukan hnya sebatas yang di tetapkan provinsi tapi bagaimana juga kabupaten kota juga harus mengembangkan itu,” ucapnya. (Ozn/ Adv DKP3A Kaltim)
