Persepsinews, Samarinda – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sani Bin Husain berharap penurunan stunting sesuai target Pemprov Kaltim tidak hanya 14 persen di tahun 2024 mendatang tetapi harus mampu ditekan hingga 0 persen.
Walaupun saat ini angka prevalensi stunting Kaltim berada di bawah rata-rata nasional yakni 22,8 persen hingga akhir 2022 lalu termasuk Samarinda yang mengalami penurunan jadi 9,8 persen, pemerintah diharapkan bisa menuntaskan persoalan stunting di daerah.
“Jadi targetnya jangan hanya 14 persen tapi nol persen, turunin dananya bantu masyarakat nutrisinya, terutama ibu-ibu,” harap Sani Rabu (25/1/2023).
Disampaikan Sani, dalam upaya penurunan stunting di daerah masyarakat juga perlu dukungan dari pemerintah di sektor ekonomi. Hal itu bisa diwujudkan melalui peningkatan sektor UMKM.
Dengan begitu masyarakat bisa tergantikan dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup dan gizi bagi kesehatan keluarga.
“Paling penting juga sektor ekonomi, ditingkatkan UMKM juga,” tuturnya.
Diketahui kasus stunting di Kota Samarinda dinilai berhasil mengalami penurunan 0,94 persen menurut hasil pengukuran data stunting di 10 Kecamatan.
Data tersebut merujuk hasil analis TPPS Samarinda terkait pengukuran data stunting pada bulan Januari hingga Agustus 2022 lalu.
Secara tahunan, angka stunting tahun ini mencapai 9,8 persen lebih rendah dari tahun lalu sebesar 10,74 persen.
Sebagai langkah pencegahan stunting, saat ini BKKBN Kaltim telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di 10 kabupaten/kota, 103 kecamatan dan 1.038 desa/kelurahan. Serta 1.988 Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari unsur kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kader keluarga, dan bidan. TPK ini, telah tersebar diseluruh desa/kelurahan se-Kalimantan Timur. (Ozn/ Adv DPRD Samarinda)
