Persepsinews.com, Jakarta – Pemerintah memastikan akan membuka seleksi CPNS dan PPPK 2023. Deputi bidang SDM Kemenpan-RB, Alex Deni mengatakan CPNS dan PPPK ini rencananya bakal dibuka mulai bulan Juni 2023 ini.
Menurut Alex, pemerintah memberikan target mampu menempatkan formasi CPNS 2023 pada bulan April. Hal ini agar proses seleksi bisa segera diselenggarakan, untuk proses seleksi 2023 ini akan dibuka bagi PPPK dan CPNS.
“Pertengahan tahun. Kami ingin lebih cepat dari tahun lalu. Tahun lalu terlambat dari 2022 ke 2023, implementasinya parsial. Kami ingin lebih cepat,” katanya.
Melihat kembali tahun sebelumnya, prioritas pelatihan masih terbagi antara guru dan tenaga kesehatan. Selain itu, BKN menyelenggarakan proses seleksi secara transparan dan terbuka yang dibuktikan dengan hasil Nilai Ujian (CAT).
Berikut rincian formasi PPPK dan CPNS 2023:
- Instansi pusat 80.869 formasi. Dengan rincian calon CPNS, kejaksaan, kejaksaan, formasi bidang intelijen 24.419 formasi.
- PPPK 56.450 formasi dan Kanwil 943.373 formasi. Rincian komposisi guru 580,222 formasi, tenaga kesehatan 327.542 formasi, komposisi tenaga teknis 35.629 formasi. Kemudian 6.259 formasi sekolah kedinasan. Jadi total 1.030.501 formasi.
MenPAN-RB, Abdullah Azwar Anas secara khusus menyebut hal itu dalam pemilihan CPNS 2023. Negara juga memprioritaskan pemenuhan kebutuhan profesi tertentu. Termasuk hakim, jaksa, dosen dan tenaga teknis tertentu lainnya yang mendapat prioritas.
Meliputi digital talent dan posisi senior leadership di bawah Peraturan Menpan RB Nomor 45 Tahun 2022. Status Pelaksana Pejabat di Instansi Pemerintah. Status Pegawai di Instansi Pemerintah.
Menurut MenPAN-RB, CPNS tahun 2023 memiliki 4 arah kebijakan yang mendukung proses transformasi Sumber Daya Manusia atau SDM.
Yang pertama berfokus pada layanan dasar, yaitu guru dan tenaga kesehatan. Kedua, kebijakan tersebut menyediakan cara untuk menerjemahkan perekrutan, talenta digital, dan ilmuwan data ke dalam cara yang terukur di seluruh keselarasan politik. Ketiga, merekrut CPNS dengan sangat aktif dan sehat.
“Keempat, mengurangi rekrutmen pada jabatan yang terdampak transformasi digital, di mana pemerintah masih berupaya menganalisis jabatan,” ucapnya. (Red)
