21 Wilayah di Kukar Diusulkan Jadi Lokus Pencegahan Stunting Tingkat Desa/Kelurahan

0
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kutai Kartanegara (Kukar), Adinur. (Ist)

Persepsinews.com, Tenggarong – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kutai Kartanegara (Kukar), Adinur telah menetapkan 21 Lokasi Khusus (Lokus) dicanangkan sebagai wadah pencegahan stunting.

Penetapan lokus ini merupakan komitmen DP2KB Kukar yang dilakukan untuk mencegah risiko rentan stunting tingkat desa/kelurahan.

“Dengan adanya lokus itu, kita lebih fokus pencegahan stunting. Kita menyiapkan lokasi itu di tahun 2023 sebanyak 21 lokus desa dan kelurahan,” jelas Adinur.

Pada 2022 Kukar memiliki 19 lokus dan tahun 2023 nanti akan naik menjadi 21 lokus. Tentunya penetapan ini merupakan upaya Pemkab Kukar dalam mempercepat penurunan angka status stunting yang ditargetkan menurun 14 persen di tahun 2024.

Ada pun 21 lokasi yang dicanangkan tahun 2023 meliputi Desa Muara Kaman Ilir, Manunggal Daya, Liang Buaya, Muara Kaman Ulu, Menamang Kanan, Muara Pantuan.

Lalu Pendingin, Sabintulung, Sidomulyo, Sangasanga Dalam, Sebulu Ulu, Manunggal Daya, Mekar Jaya, Loa Janan Ulu, Batuah, Tani Harapan, Loa Duri Ilir, Tanjung Limau, Saliki, Muara Badak Ulu, dan Muara Jawa Ulu.

Adinur mengatakan dari 237 desa dan kelurahan di Kukar, risiko stunting akan tetap ada. Namun pihaknya tetap mencanangkan lokus tersebut.

“Karena telah menjadi amanah Permendagri bernama RanPasti yang merupakan peraturan kepala BKKBN RI dalam rangka menurunkan stunting nasional,” jelasnya.

Dirinya juga menungkapkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat yang rentan atau berisiko stunting.

Seperti perilaku hidup yang tidak sehat, belum adanya fasilitas sanitasi yang baik, dan kurangnya asupan zat gizi, sehingga membuat seseorang rentan terkena stunting.

Selain itu, saat ini Pemkab Kukar telah memiliki dokumen strategi komunikasi perubahan perilaku dalam percepatan pencegahan stunting di Kukar.

Dokumen ini merupakan panduan dan arahan kepada pemangku kepentingan baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa/kelurahan.

“Tentunya untuk melaksanakan komunikasi perubahan perilaku pencegahan stunting sesuai dengan konteks lokal masing-masing,” pungkasnya. (Red/ Adv DKP3A Kaltim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here