Persepsinews.com, Kukar – Pembelajaran jarak jauh (PJJ) dinilai perlu diterapkan secara proporsional agar tidak mengurangi kesempatan peserta didik memperoleh pembelajaran secara optimal. Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) mengevaluasi kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi lingkungan.
Menurut Yani, pembelajaran dari rumah sebaiknya tidak terus diberlakukan apabila situasi sudah memungkinkan siswa kembali ke sekolah. Ia mengingatkan, penggunaan telepon seluler di luar kepentingan belajar berpotensi mengurangi waktu dan fokus anak dalam mengikuti kegiatan pendidikan.
Karena itu, ia mendorong agar pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan ketika tingkat risiko lingkungan telah dinilai aman bagi peserta didik.
“Terkait pembelajaran jarak jauh (PJJ), saya rasa penerapannya sudah cukup dibatasi. Apabila kondisi belum terlalu parah, kita berharap peserta didik tetap dapat mengikuti pembelajaran secara langsung di sekolah,” ujarnya, Selasa (3/11/2026).
Yani menegaskan, keselamatan siswa tetap harus menjadi pertimbangan utama. Apabila kondisi lingkungan masih membahayakan, PJJ dapat diberlakukan sebagai langkah perlindungan. Namun, kebijakan tersebut perlu disesuaikan dengan tingkat ancaman yang terjadi di lapangan.
Ia juga menyebut pembelajaran tidak selalu harus dihentikan sepenuhnya ketika aktivitas di luar ruangan dibatasi. Jika situasi memungkinkan, kegiatan belajar dapat diarahkan berlangsung di dalam ruangan dengan tetap memperhatikan keselamatan.
“Oleh karena itu, kita mengimbau Dinas Pendidikan agar mengevaluasi penerapan PJJ dan mengembalikan pembelajaran tatap muka apabila kondisi sudah memungkinkan. PJJ sebaiknya diterapkan apabila keadaan memang mengharuskan demikian, terutama ketika kondisi lingkungan masih membahayakan,” katanya.
Ia berharap perkembangan kondisi lingkungan menjadi dasar bagi Disdikbud untuk meninjau kembali kebijakan pembelajaran. Dengan begitu, perlindungan terhadap peserta didik tetap berjalan tanpa mengabaikan keberlangsungan proses pendidikan.
“Ke depan, kita berharap pembelajaran tatap muka dapat kembali dilaksanakan apabila kondisi sudah aman. Kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan keselamatan peserta didik sekaligus memastikan mereka tetap memperoleh pembelajaran secara optimal,” tutupnya. (Rob/Adv DPRD Kukar)
