PersepsiNews.com, Balikpapan — Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur, Bambang Arwanto, menyerukan perlunya reformasi kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) minerba agar lebih mencerminkan beban produksi dan kebutuhan pembangunan daerah. Seruan ini disampaikan saat menerima kunjungan Panitia Kerja (Panja) Komisi XII DPR RI di Balikpapan.
Dalam kesempatan tersebut, Bambang menegaskan bahwa tekanan fiskal yang dialami Kalimantan Timur semakin terasa, terutama setelah adanya pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) di tengah tingginya kontribusi Kaltim terhadap energi nasional.
“Kontribusi besar Kaltim dalam sektor pertambangan tidak boleh hanya dinikmati pusat. Daerah penghasil juga menanggung dampak sosial, lingkungan, dan infrastruktur yang berat. Karena itu, DBH harus lebih adil dan proporsional,” tegasnya.
Bambang menjelaskan bahwa Kaltim selama ini memiliki posisi strategis sebagai salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia. Namun keberhasilan energi nasional tersebut, kata dia, menimbulkan konsekuensi bagi daerah.
“Kaltim bukan sekadar penghasil batu bara. Kami adalah mitra pembangunan nasional. Yang perlu dipahami adalah, semakin besar produksi, semakin besar pula beban daerah: mulai dari kerusakan jalan, kebutuhan infrastruktur, hingga penanganan dampak sosial,” jelasnya.
Ia mendorong Komisi XII DPR RI untuk melihat data dan realitas lapangan secara utuh, sehingga rumusan kebijakan fiskal pusat dapat lebih berpihak pada kebutuhan daerah.
Bambang juga menegaskan bahwa Pemprov Kaltim berkomitmen terhadap tata kelola pendapatan minerba yang transparan dan bertanggung jawab. Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa pendapatan daerah dari sektor ini tidak hanya mengejar angka, tetapi juga memperhatikan prinsip keberlanjutan.
“Pemulihan lahan bekas tambang, keselamatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat harus berjalan beriringan dengan peningkatan pendapatan. Kami tidak ingin pembangunan sektor minerba hanya menyisakan lubang dan masalah bagi generasi berikutnya,” ujarnya.
Pada sesi dialog bersama Panja Komisi XII, Bambang mengajak DPR RI memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi. Menurutnya, kebijakan pusat akan lebih efektif apabila disusun berdasarkan realita di lapangan, termasuk beban dan potensi fiskal di daerah penghasil.
“Kami berharap Komisi XII dapat memperjuangkan skema fiskal yang lebih berpihak. Keadilan fiskal bukan untuk kepentingan pemerintah daerah semata, tetapi untuk memastikan masyarakat Kaltim mendapatkan manfaat nyata dari kekayaan alamnya sendiri,” katanya.
Bambang menutup sambutannya dengan apresiasi atas kunjungan Komisi XII yang dinilai sebagai momentum penting untuk memperkuat komunikasi dan pemahaman bersama.
“Kami percaya, kunjungan ini bukan hanya seremonial. Ini momentum untuk membangun kebijakan energi dan minerba yang lebih adil, berkelanjutan, dan memperhatikan kepentingan masyarakat di daerah penghasil,” tutupnya. (Han911/adv/Diskominfokaltim)
