Persepsinews.com, Kukar – Kerugian akibat pemadaman listrik bergilir di Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi sorotan DPRD. Gangguan pasokan energi yang terjadi berulang kali dinilai tidak sekadar menghambat aktivitas masyarakat, tetapi juga mengurangi pendapatan pelaku usaha kecil yang bergantung pada listrik untuk menjalankan operasionalnya.
Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Akhmad Akbar Haka Saputra, meminta PLN menjelaskan secara terbuka penyebab pemadaman sekaligus memastikan langkah penanganannya. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PLN dan Pertamina di Gedung DPRD Kukar, Kamis (5/11/2026).
Akbar mencontohkan usaha barbershop yang tidak dapat beroperasi normal ketika pasokan listrik terputus. Peralatan kerja yang membutuhkan energi listrik tidak bisa digunakan, sehingga pelayanan terpaksa dihentikan dan pemasukan usaha ikut terdampak.
“Bukan hanya alat yang rusak. Ketika terjadi pemadaman listrik, otomatis mereka tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Tidak ada income yang masuk karena pekerjaan harus dihentikan,” katanya.
Ia menilai persoalan tersebut perlu ditangani secara serius, mengingat Kukar merupakan salah satu daerah penghasil sumber daya energi nasional, mulai dari minyak, gas hingga batu bara. Kondisi itu, menurutnya, semestinya menjadi perhatian perusahaan penyedia energi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kita tahu bahwa Kutai Kartanegara merupakan daerah penghasil kekayaan alam yang cukup besar di Indonesia, mulai dari minyak, gas, batu bara, dan seterusnya. Mestinya, ketika Kutai Kartanegara memiliki andil dalam rantai pemasok energi nasional,” ujarnya.
Selain menuntut perbaikan layanan, Akbar meminta kejelasan mengenai hak pelanggan yang mengalami kerugian akibat pemadaman berulang. Ia menyoroti perlunya kepastian mekanisme kompensasi, termasuk aturan hukum dan prosedur yang dapat digunakan masyarakat ketika mengajukan tuntutan.
Menurutnya, penjelasan mengenai kompensasi tidak cukup disampaikan dalam forum rapat apabila belum tersedia dasar dan mekanisme pelaksanaan yang jelas.
“Kita berharap kompensasi seperti apa itu jelas. Bukan hanya berbicara secara sistematis di forum, tetapi ketika masuk ke eksekusi atau masyarakat meminta kompensasi, ternyata kita tidak punya aturan dasar hukum yang tepat untuk melakukan itu,” tegasnya.
Persoalan lain yang turut disoroti adalah keterbukaan informasi terkait penyebab pemadaman. Akbar menilai pemberitahuan kepada pelanggan seharusnya tidak berhenti pada penyampaian jadwal, tetapi juga memuat penjelasan mengenai sumber gangguan dan perkembangan proses perbaikannya.
Ia mencontohkan, jika pemadaman terjadi akibat kerusakan gardu di wilayah tertentu, PLN perlu menyampaikan informasi tersebut agar masyarakat memahami penyebab gangguan yang sedang ditangani.
Untuk memperluas penyampaian informasi, ia mendorong PLN membangun koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokom), serta media lokal.
“Yang kita butuhkan adalah konkret. Kita ingin transparansi informasi tentang kenapa terjadi pemadaman bergilir yang terus-menerus seperti itu,” tuturnya.
Akbar berharap RDP bersama PLN dan Pertamina menghasilkan tindak lanjut yang nyata terhadap persoalan pelayanan energi di Kukar. Ia menegaskan, perbaikan pasokan listrik dan distribusi BBM diperlukan agar masyarakat maupun pelaku usaha tidak terus menanggung dampak gangguan layanan energi. (Rob/Adv DPRD kukar)
