Persepsinews, Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda telah menyiapkan skema khsus terkait arahan pemerintah pusat soal alokasi 2 persen dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk bantuan sosial kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM.
Penyaluran dana bansos itu berdasarkan PMK 134/PMK.07/2022 dan SE Mendagri Nomor 500/482/SJ.
Walikota Samarinda Andi Harun, dalam acara Press Conference Pemerintah Kota Samarinda pada Rabu (14/9/2022) sore mengatakan, pihaknya menyiapkan dana sebesar 16,5 miliar untuk di salurkan ke masyarakat melalui tiga skema.
Mulai dari program BLT, kemudian subsidi transportasi, dan terakhir berupa bantuan cipta lapangan kerja.
Adapun Bantuan Sosial lain bisa juga berupa bantuan langsung tunai terutama untuk masyarakat tidak mampu.
“Subsidi transportasi, dan berupa bantuan cipta lapangan kerja,” ujar Walikota Samarinda, Andi Harun.
Disampaikan Andi Harun, dirinya lebih memilih untuk tidak ingin memperpanjang persoalan terkait kenaikan harga BBM dan langsung menjalankan arahan Presiden RI.
“Kita ingin Samarinda adalah salah satu daerah tercepat untuk mempersiapkan diri” ujarnya.
Sementara itu untuk program penciptaan lapangan kerja lanjut Andi Harun, dilakukan dengan kegiatan membangun sarana dan prasarana dasar yang dibutuhkan oleh lingkungan dengan melibatka 295 RT di Kota Tepian.
“Kami melibatkan 295 RT di Kota Samarinda dan masing- masing RT tersebut mendapatkan alokasi anggaran Rp15 juta untuk kegiatan pembangunan di wilayah RT nya, Total untuk kegiatan ini anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 3,8 miliar rupiah,” urai Andi Harun.
Walikota menambahkan, program pro bebaya sebenarnya sudah dialokasikan pada APBD murni kota Samarinda tahun 2022 dengan melibatkan 1.781 RT di Kota Samarinda.
Setiap RT mendapatkan bantuan Rp15 juta untuk membangun sarana dan prasarana di wilayahnya masing- masing.
“Khusus untuk program Pro Bebaya dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan ini telah dianggarkan sebesar Rp25, 965 miliar,” jelas Andi Harun. (Ozn/Adv)
