Persepsinews, Bontang – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memetapkan satu kota dan dua kabupaten diumumkan sebagai daerah dengan percepatan penurunan stunting terendah di Kaltim.
Hal itu diumumkan Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik pada Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 Tingkat Provinsi Kaltim yang dipusatkan di Bontang Mangrove Park, Kota Bontang, Kamis (25/7/2024).
Tiga daerah itu diantaranya tuan rumah Harganas tahun ini yaitu Kota Bontang dengan kenaikan angka prevalensi stunting 6,4, Kabupaten Kutai Timur 4,3 dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) 2,8.
“Selamat kepada daerah yang sudah menerima penghargaan hari ini. Itu apresiasi atas kinerja yang sudah bapak dan ibu kerjakan,” tutur Akmal Malik.
“Sedangkan daerah yang terendah, tidak usah bersembunyi, tidak perlu malu, tugas kita segera lakukan perbaikan,” tegas Akmal.
Sebab kata Akmal, rendahnya penurunan angka stunting dan meningkatnya prevalensi stunting bisa saja terjadi akibat kesalahan pihak yang melakukan survei. Namun bisa juga terjadi akibat pembangunan di daerah itu tidak berjalan sinergis dalam penanganan stunting.
Ia mengingatkan, jangan sampai acara rutin semacam ini justru membuat daerah jadi jumawa. Karena hanya yang terbaik saja yang diumumkan.
“Kenapa tidak yang terendah? Kalau kepala daerah hanya diberikan gula-gula saja (kabar baik), tidak baik. Perlu data pendamping yang kuat. Maka perlu menyiapkan data yang akurat,” kritik Akmal.
Disampaikan Akmal, meritokrasi bisa dilakukan melalui dua cara. Namun, reward (penghargaan) dan punishment (sanksi) selama ini cenderung hanya reward, bukan punishment.
“Punishment bisa dilakukan dengan mengumumkan yang terendah agar lebih termotivasi untuk lebih baik,” tegasnya.
Data akurat tentang kondisi stunting di daerah, menurut Akmal akan mendukung akurasi program tepat sasaran.
Lanjut Akmal sampaikan, sangat penting bagi daerah memiliki data yang akurat, lengkap dan gampang diakses.
“Ini akan memudahkan distribusi anggaran dan SDM agar program tepat sasaran,” tegas Akmal.
Namun yang pasti kata Akmal, penanganan stunting dan pembangunan keluarga tidak bisa hanya dilakukan oleh BKKBN atau Dinas Kesehatan. Perlu dukungan semua komponen daerah.
Acara dihadiri Deputi Bidang Advokasi Pergerakan dan Informasi BKKBN RI Sukaryo Teguh Santoso, Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Sunarto, Wakil Bupati Mahakam Ulu Yohanes Apung dan para kepala OPD yang membidangi kependudukan dan catatan sipil se-Kaltim. (Ozn)
