Persepsinews.com, Kutai Barat – Alsiyus, salah satu tokoh pemuda kabupaten Kutai Barat (Kubar) yang juga salah satu pengurus DPD Lembaga Swadaya Masayarakat (LSM) Forum Akuntabilitas dan Transparansi Fakta menyebut FX.Yapan Bupati kabupaten Kutai Barat (Kubar) tidak serius membangun daerah.
Dikatakan olehnya, pembangunan di Kubar saat ini sedang bermasalah. Seharusnya, seorang Bupati dan Wakil Bupati atau kepala daerah tentu tak hanya memberikan laporan kepada pemerintah pusat dan DPRD.
Kepala daerah juga harus menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Wewenangnya juga jelas bahwa dapat mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat.
Penilaian Alsiyus tersebut tentu atas beredarnya pernyataan FX.Yapan Bupati Kutai Barat yang mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mengintervensi.
“Boleh tanya ke siapa aja saya tidak pernah intervensi. Jadi kalau kekeliruan di dinas teknis itu murni kesalahan mereka tidak intervensi. Malah saya suruh mereka bekerja sebaik-baiknya, bekerja sesuai jangan berbuat baik. Kita sudah berbuat sesuai,” ujar Bupati Yapan saat konferensi pers dengan awak media di lantai tiga kantor pemkab Kubar pada Senin (12/7/2021). Penyampaian ini dikutip dari media online RRI Sendawar (https://rri.co.id/samarinda/806-daerah/1112057/kisruh-lelang-proyek-bupati-fx-yapan-saya-tidak-pernah-intervensi)
Menurut Alsiyus sebagai seorang pegiat media sosial ini, seorang Bupati harusnya peka dengan situasi atau dinamika yang terjadi dilingkungan pemerintah yang dia pimpin. Yang keliru dan bermasalah, potensi merugikan keuangan negara alias merugikan masyarakat harusnya segera diatasi, disikapi dengan tindakan kebijakan tepat.
“Untuk membangun kutai barat ini lebih baik, seorang kepala daerah tentu tidak hanya semata –semata bertugas memasang / melantik pejabat pada dinas atau badan, tapi ada intervensi kebijakan agar dinas badan itu bekerja dengan maksimal dan benar berorientasi pada kemajuan daerah, baik itu edaran maupn melalui Perbup, bukan hanya menghabiskan anggaran daerah tiap tahun nilainya triliunan rupiah, tapi pembangunan jalan ditempat,” jelasnya.
Dirinya khawatir jika Kubar nantinya hanya mengandalkan perusahaan swasta, karena sudah ada contohnya, perbaikan jalan sendawar raya yang rusak dikampung royok itu dana atau bantuan dari pihak perusahaan perkebunan dan jembatan di kecamatan damai. Wajar jika masyarakat mempertanyakan APBD kutai barat yang triliunan rupian tiap tahun lari kemana dan jadi apa.
Kemudian sederet masalah dugaan penyalahgunaan anggaran juga terdapat beberapa kasus, misalnya proyek jalan tanjung isuy-pom bensin, kasus DH-DBR , KONI, dll yang diduga salah satu factor kubar ini kondisinya kurang baik belum lagi yang tidak masyarakat ketahui dananya kemanakan kita wajar kritik masalah ini. Karena realita dan faktanya seperti sekarang ini.
“Jalan bungkarno, jembatan ATJ tidak selesai, kemudian jalan Mook Manar Bulatn kondisnya mempritainkan, bahkan sudah tidak layak dilintasi masyarakat karena rusak parah, jalan kecamatan muara pahu dan kecamatan lainnya. Nah, inilah yang perlu intervensi bupati untuk mengatur arah kebijakan, dan kebijakan itu dilaksanakan oleh dinas badan terkait,” paparnya.
“Supaya ada juga yang diresmikan itu bangunan anggaran dari manfaat APBD dan karya pemerintah era sekarang, dan supaya WTP itu tidak berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada seperti saat ini, tidak terkesan pencitraan,” tambahnya.
Banyak yang perlu dipikirkan pemerintah saat ini, selain memikirkan bagaimana solusi paling fektif mengatasi persoalan pandemi covid-19 khusunya di Kubar, pembangunan infrastruktur jalan dan jemabatan juga belum kelihatan niatnya untuk menyelsaikan, padahal anggaran ada, dan bahkan pernah dianggarankan, namun dialihakan dan tidak jelas kemana dan untuk apa tidak masyarakat ketahui.
“Yang dibangun (baru) juga masih sangat minim misalnya, program sektoral dan program pemerintah yang masuk ke kecamatan dan kampung-kampung di kutai barat. itu masih menjadi harapan masyarakat kapan dilaksanakan oleh pemerintah,” urainya.
“Sekarang bisa saja kita maklumi, karena alasan ada pemangkasan dari pusat terkait pandemic, tapi anggaran tahun-tahun sebelumnya dikemanakan. Ini sangat perlu bupati melakukan langkah kebikajan, karena Peranan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasi pada Kebijakan Pembangunan itu mutlak diperlukan oleh masyarakat. Itu adalah tanggungjawab pemerintah untuk menyediakannya bagi masyarakat. Karena itu uang rakyat harus kembali untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
