Persepsinews, Samarinda – Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menerima audiensi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), di ruang rapat Gubernur, lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim, Senin (10/6/2024).
Audiensi ini merupakan in depth interview terkait “Tata Kelola Bank Pembangunan Daerah” oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring, Direktorat Monitoring KPK RI kepada Pemprov Kaltim selaku pemilik saham mayoritas, yaitu sebesar Rp5,1 triliun atau 67 persen dalam bank plat merah ini.
Dalam kegiatan ini Pj Gubernur turut didampingi Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltim Ujang Rachmad dan Direktur Utama Bankaltimtara Muhammad Yamin beserta jajaran direksi Bankaltimtara.
Dalam wawancara ini, Akmal Malik mengungkapkan selain Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Bankaltimtara, pemegang saham atau pemilik modal seperti Pemprov Kaltim, Pemprov Kaltara, Pemkot dan Pemkab se Kaltim dan Kaltara menginginkan adanya forum triwulan.
“Ada harapan sebagai pemilik modal, jangan hanya dikasih sekali setahun saja. Sehingga para pemilik modal sepakat untuk mengadakan pertemuan setiap triwulan sekaligus dilakukan evaluasi,” tutur Akmal.
Akmal menegaskan, perlu adanya peningkatan ekspansi di sisi kredit. Khususnya pemberian kredit kepada usaha-usaha yang berkontribusi besar bagi masyarakat, terutama untuk usaha hilirisasi.
“Yang jelas kami berharap bank ini sehat. Dan melalui forum triwulan sebagai evaluasi maka dapat menjaga kualitas pengelolaan Bankaltimtara semakin lebih baik,” tegas Akmal Malik.
Sementara itu, Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK RI menjelaskan wawancara ini terkait dengan tata kelola risiko korupsi dalam BPD terkait dengan pemberian kredit, mengingat BPD memiliki strategis dalam pemerintahan daerah.
“BPD Kaltimtara menjadi sample, karna menjadi bank daerah cukup besar mewakili Kalimantan seperti masing-masing kantor regional,” ungkapnya. (Ozn)
