Persepsinews.com – Kebijakan desentralisasi pendidikan dalam kerangka otonomi daerah menuntut tanggung jawab pemerintah provinsi dalam mengatasi permasalahan pendidikan. Hambatan di bidang pendidikan dari dulu hingga era otonomi belum bergeser. Persoalan pendidikan di daerah masih sekitar sarana dan prasarana yang tidak lengkap, jumlah dan mutu tenaga pengajar yang kurang dengan ketersebaran yang tidak merata. Akibatnya, kegiatan belajar-mengajar yang mengarah pada upaya perbaikan hasil belajar sulit terwujud.
Berdasarkan amanah Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke IV, UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa 20 persen anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan untuk sektor pendidikan.
Selain itu terbitnya UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah yang mengatur pengelolaan Sekolah Menengah Atas dan Menengah Kejuruan dikelola oleh pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan.
Sejumlah SMAN dan SMKN di Kutai Kartanegara juga mendapatkan imbas dari kebijakan tersebut, namun sekolah-sekolah yang ada hanya mendapatkan sumber anggaran tetap yakni Belanja Operasional Daerah (Bosda) yang bersumber pada APBD. Pun pada pengajuannya anggaran Bosda berbasis jumlah murid yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Di Kutai Kartanegara terdapat 52 unit SMA dan 45 unit SMK.
Untuk SMAN dan SMKN memiliki alokasi anggaran yang berbeda, untuk 1 siswa SMAN mendapatkan sekitar Rp.900.000 pernah siswa dalam satu tahun sementara untuk 1 siswa SMAN mendapatkan Rp.1.100.000 dalam satu tahun.
Salah satu contoh SMKN yang ada di Kutai Kartanegara memiliki jumlah 714 peserta didik sehingga dalam satu tahun sekolah tersebut mendapat Rp.785.400.000
Anggaran yang didapatkan itu diawasi oleh sejumlah lembaga pengawasan sekolah, Inspektorat hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Kaltim.
Disisi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur nyaris semua kegiatan yang ada pada Dinas mengacu pada visi dan misi kepala daerah. Salah satu contoh pada tahun 2020 , Disdik Kaltim mendapatkan anggaran sebesar Rp.2,1 triliun dan terbagi menjadi 2 item belanja yakni Belanja Langsung sebesar 64,31 persen sementara Belanja Tidak Langsung sebesar 35,69 persen.
Dari anggaran Belanja Langsung sebesar 64,31 persen dialokasikan pada 15 item kegiatan atau program dengan anggaran yang bervariasi. Untuk program Pendidikan SMA dialokasikan sebesar 34,49 persen sementara untuk SMK sebesar 26,01 persen.
Proses utama pengevaluasian dengan tujuan pengungkapan informasi yang dibutuhkan, pengumpulan data, dan pengembangan infromasi terhadap hal-hal penting.
Berdasarkan pengevaluasian, keputusan dapat dirumuskan menjadi 2 yaitu: keputusan tentang perencanaan, keputusan tentang prosedur, keputusan tentang pengimplementasian dan keputusan tentang tindak lanjut.
Kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam kebijakan alokasi anggaran pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah terbatasnya item kegiatan terutama adanya kebijakan yang mengatur tentang pengusulan anggaran BOSDA untuk sekolah yang harus berdasarkan jumlah peserta didik.
Hal tersebut menyebabkan terhambat dan terlambatnya pembangunan dan pengembangan sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan peserta didik.
Oleh karena itu sejumlah solusi dan rekomendasi yang dapat dilakukan yakni antara lain; Mengevaluasi komposisi belanja langsung yang ada pada Dinas Pendidikan Kalimantan Timur. Dinas Pendidikan Kalimantan Timur agar berkoordinasi dengan pihak sekolah dalam rangka merumuskan Kembali kebijakan pengusulan anggaran BOSDA. Untuk DPRD Kalimantan Timur agar membuat Peraturan Daerah Usulan dalam rangka penentuan dan peruntukkan anggaran 20% yang diamanatkan Undang- Undang serta Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Kalimantan Timur agar memerintahkan pihak Dunia Industri dan Usaha agar terlibat aktif pada sektor pendidikan.
Penulis : Heriman, S. Pd (Mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan FKIP Universitas Mulawarman)
