Persepsinews.com, Tenggarong – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kutai Kartanegara (Diskominfo Kukar) Dafip Haryanto membuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi lebih efektif.
Dafip sapaan akrab dirinya, menciptakan terobosan melalui inovasi Mobile Team ada Diskominfo Kutai Kartanegara (LOBI-KU). Hal ini dia ungkapkan saat mengikuti pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat II angkatan IV, di Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) Samarinda.
“Tujuannya untuk percepatan dalam penerapan SPBE di masing-masing OPD,” ungkap Dafip.
Apa yang dibuatnya itu dikatakan Dafip sejalan dengan misi pertama Pemkab Kukar yakni Kukar Idaman. Dengan kata lain, Pemkab Kukar sudah berkomitmen untuk menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani masyarakat. Dimana termuat salah satu program dedikasi Kukar Idaman, yaitu Digitalisasi Pelayanan Publik (Disapa).
Tujuannya, untuk meningkatkan jangkauan dan mutu layanan pemerintah. Juga layanan publik yang lebih baik, cepat, murah, berbasis informasi dan teknologi. Disamping berkesesuaian dengan misi keempat Kukar Idaman, yakni meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah.
“Arah kebijakannya adalah untuk mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana, termasuk di dalamnya ketersediaan akses internet sampai ke desa,” lanjut Dafip.
Dafip menyebutkan, ada 3 target perubahan dengan adanya inovasi ini. Jangka pendek, mewujudkan fasilitas, integrasi dan interopabilitas proses bisnis dan antar sistem layanan elektronik OPD. Sementara jangka menengah, tercapainya dan terpenuhinya nilai indeks SPBE yang berkualitas.
Sedangkan untuk jangka panjangnya, bisa melahirkan tata kelola pemerintahan yang baik serta layanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
“Kita wujudkan bersama transformasi digital di Kukar tanpa ada yang tertinggal,” tuturnya.
Semua itu dilakukan Diskominfo Kukar berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Kementerian PAN-RB terhadap SPBE di Kukar setiap tahunnya.
Sebab ia mengaku masih ditemukan kelemahan integrasi dan interoperabilitas dalam proses implementasi pada unit kerja perangkat daerah.
“Mobile team Diskominfo Kukar inilah yang nantinya menjadi tim task force atau help desk yang menyediakan layanan pendampingan, konsultasi, serta penyelesaian masalah perangkat daerah,” pungkasnya. (Red)
