Persepsinews.com, Samarinda – Komisi II DPRD Samarinda menanggap akar masalah tata kota di kawasan Tepian Mahakam bukan berasal dari Pedagang Kaki Lima (PKL), namun Juru Parkir (Jukir) liar.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi II DPRD Samarinda Fuad Fahrudin saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan PKL Tepian di Ruang Rapat Utama DPRD Kota Samarinda, Senin (3/10/2022).
Kegiatan itu dihadiri juga perwakilan Pemerintah Kota Samarinda sebagai pihak yang melaksanakan penertiban. Di dalam rapat Fuad mengungkapkan, kebijakan yang diambil oleh Pemkot Samarinda tidak relevan.
“Komisi Ini sebenarnya kalau kita melihat tidak ada hubungannya dengan PKL, jukirnya yang bermasalah yang ditindak seharusnya Jukirnya,” ujar legislator Fraksi Gerindra ini.
Sehingga Komisi II memberi rekomendasi kepada Pemkot Samarinda untuk kembali melakukan ruang komunikasi. Ia juga mengaku menyayangkan sikap Pemkot yang tidak melakukan pembinaan terlebih dahulu kepada para PKL.
“Terkait dengan pembahasan penutupan tersebut kalau masalah RTH kita setuju semua karena Pemerintah Kota ingin melakukan penataan secara menyeluruh tapi jangan sampai hal ini dilakukan hanya di titik-titik tertentu,” pungkasnya. (Red/Adv)
