Persespsinews.com, Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti menilai pemotongan insentif guru yang terjadi di Samarinda akan berdampak pada kesejahteraan para pejuang garda terdepan pendidikan.
Ia berharap agar kesejahteraan guru tetap menjadi perhatian utama, apalagi jika pembuatan regulasi yang memberikan gaji standar dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
“Tujuannya agar tenaga pendidik yang bergelar pahlawan tanpa tanda jasa ini bisa memberikan pendidikan yang terbaik bagi generasi muda,” ujar Sri Puji, Senin (3/10/2022).
Meski Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah memberikan jawabannya, namun menurut kalau hal itu lumrah. Sebab para tenaga didik hanya ingin memastikan dan memperjuangkan hak kesejahteraan mereka.
“Untuk para guru yang telah memperjuangkan haknya terkait isu pemotongan insentif ini merupakan sesuatu yang mestinya mereka lakukan, agar penyesuaian terhadap taraf kesejahteraan dan pelayanan pendidikan bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.
Puji mengaku, wacana pemotongan tersebut adalah tindak lanjut dari temuan BPK terkait adanya penerimaan ganda, yakni guru yang mendapatkan insentif dan tunjangan profesi sekaligus.
“Dengan adanya temuan dari BPK itu terkait pembayaran yang double, maka tidak sesuai regulasi,” lanjutnya.
Namun begitu, Sri menjelaskan kebijakan pemotongan insentif ini perlu peninjauan ulang. Sehingga pengelolaan administrasi dan keuangan Pemkot Samarinda dapat berjalan dengan baik.
“Jika betul pemotongan itu terjadi, maka akan berdampak pada ketidaksejahteraan pada guru yang tengah mendidik penerus bangsa,” tegasnya. (Red/Adv)
