Persepsinews, Balikpapan – Selama masa kepemimpinannya Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor terus memperjuangkan nasib 2,4 juta tenaga honor agar tetap dipertahankan. Perjuangan Gubernur pun ditanggapi langsung bahkan secara terbuka diakui Presiden Joko Widodo.
“Kemarin Ketua Umum APPSI (Gubernur Isran Noor) menanyakan mengenai urusan tenaga honorer. Betul Pak, di beberapa provinsi dan kabupaten kota masih banyak,” ungkap Presiden Joko Widodo saat memberi pengarahan pada pembukaan Rakernas APPSI 2023 di Balikpapan, Kamis (23/2/2023).
Rakernas tersebut telah dihadiri sejumlah menteri dan para gubernur se-Indonesia.
Menanggapi pertanyaan Gubernur Isran Noor soal nasib tenaga honor tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun langsung menelpon Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas.
“Pagi tadi, saya langsung telpon Menteri PANRB, kalau urusan itu masih digodok. Tapi saya minta dicarikan jalan tengah yang baik karena di provinsi masih ada ribuan. Di kabupaten kota masih ratusan,” kata Presiden Joko Widodo.
Presiden juga mengungkapkan pengalamannya saat masih menjadi wali kota Solo. Walaupun penerimaan tenaga honor sempat dihentikan, namun hingga kini masih terus bertambah.
“Saat saya wali kota, sebetulnya 100 persen sudah distop (penerimaan tenaga honor), tapi sekarang sudah muncul ribuan lagi,” ucap Presiden Joko Widodo.
“Sekarang sedang dirumuskan jalan tengahnya. Tolong nanti kalau sudah diputuskan bisa kita terapkan bersama,” tutup Presiden.
Isu tentang tenaga honorer ini menjadi satu dari tujuh arahan Presiden Joko Widodo di pembukaan Rakernas APPSI tahun ini.
Gubernur Isran Noor sebagai Ketua Umum APPSI terus memperjuangkan nasib para tenaga honorer. Bukan hanya menyampaikan kepada Men PAN-RB, bahkan menyuarakan langsung kepada Presiden Joko Widodo.
“Kenapa harus penghapusan, sepanjang negara belum bisa menyiapkan lapangan kerja di luar itu,” kata Gubernur Isran Noor dalam beberapa kali kesempatan.
Menurut Gubernur, tenaga honor ada yang menjadi guru, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian dan lain-lain. Apalagi, tidak sedikit dari mereka juga bertugas di pedalaman-pedalaman.
Karena itu, jika tenaga honor dihapus maka dipastikan akan menghambat kinerja serta pelayanan pemerintah.
“Bisa kita bayangkan, kalau itu dihapus, gak jalan itu pelayanan,” ungkap Gubernur Isran Noor. (Ozn)
