Persepsinews, Samarinda – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sani Bin Husain menolak rencana kenaikan biaya haji sebesar 70 persen atau mencapai Rp68 juta yang direncanakan oleh Kementrian Agama (Kemenag).
Ia menilai, kenaikan biaya haji yang terjadi sangatlah tidak rasional sehingga sangat memberatkan masyarakat dengan biaya yang naik 2 kali lipat sedangkan pemerintah Arab Saudi telah menurunkan biaya haji hingga 30 persen.
“Terlalu tinggi, kenaikan pasti tapi tidak segitu dua kali lipat, pemerintah Saudi saja menurunkan 30 puluh persen,” tutur Sani saat dikonfirmasi Persepsinews Rabu (25/1/2023).
Sani mengatakan kenaikan biaya haji disebabkan karena adanya kesalahan dalam pengelolaan dana dari Kemenag. Sebab 70 persen keuntungan pengelolaan dana haji diambil pemerintah untuk kemudian menerbitkan Surat Utang Negara (SUN).
Kenaikan ini menurut Sani terlalu tinggi, bagi sekitar 70 persen jamaah yang bukan dari golongan mampu. Ia berharap pemerintah mampu memberikan bantuan atau keringanan terhadap masyarakat maupun para calon jama’ah haji.
“Saya tidak akan setuju, kalau naik 5 juta ga masalah, apalagi 70 calon haji ini bukan orang kaya, salah kelola, pemerintah harusnya bantu,” harapnya. (Ozn/ Adv DPRD Samarinda)
