Persepsinews.com, Samarinda – DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) provinsi Kaltim untuk menindaklanjuti surat edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 8 tahun 2021.
Surat edaran tersebut, tentang Pencegahan korupsi terkait proses perencanaan dan penganggaran APBD. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim Seno Aji, menyampaikan bahwa menurut inspektorat dalam beberapa perencanaan ada kekeliruan.
“Beberapa perencanaan yang menurut inspektorat itu salah atau keliru, maka kita panggil semua TAPD untuk menyelaraskan,” katanya.
Dalam rapat tersebut, kata Seno sapaan akrabnya, sudah ditengahi oleh pihak inspektorat, yang dimana kesalahan-kesalahan yang dimaksud dalam perencanaan itu harus sesuai dengan aturan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Jadi untuk perencanaan tahun 2024, perubahan 2024, dan tahun 2025 maka semua rencana kerja perangkat daerah itu harus disesuaikan dengan bulan yang ada yaitu bulan Maret sampai bulan Mei, nah itu yang harus kita lakukan untuk ke depan,” ujarnya.
Karena, lanjut legislatif Kaltim itu, ada beberapa perencanaan yang setelah bulan tersebut baru dimasukkan pada perencanaan, sehingga inspektorat melihat bahwa ini sudah diluar prosedur.
“Tapi setelah berkonsolidasi dengan komendagri masih diizinkan untuk tahun ini tapi ini adalah tahun terakhir dan tahun depan sudah harus sesuai dengan tanggal dan bulan yang ada di Kemendagri,” papar Seno.
Kemudian, ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disoroti, Seno menyebutkan, ada dua OPD yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
“Ada dua yang soroti dan itu yang kita bahas tadi. Insyallah itu akan jalan, nanti Bu sekda akan coba panggil rapat internal TAPD untuk menyelesaikan itu,” pungkasnya. (Rah/ Adv DPRD Kaltim)
