Persepsinews, Samarinda – Komisi II dan IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama PT Kalimantan Ferro Industry (KFI) dan dihadiri instansi terkait seperti BPJS, Disnaker, DLH hingga BPKAD berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kaltim Kamis (26/1/2023).
Rapat tersebut membahas persoalan pembangunan smelter nikel oleh PT KFI di Desa Pendingin Kecamatan Sanga Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara yang banyak menggunakan tenaga kerja asing dan dianggap tidak mengedepankan tenaga lokal.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Reza Fachlevi, mengapresiasi pihak PT KFI yang berkenan hadir memenuhi panggilan DPRD. Terkait pemenuhan tenaga kerja dalam proyek pembangunan tersebut. Pihak perusahaan memastikan pemenuhan tenaga kerja masih dalam tahap proses.
“Terimakasih buat PT KFI sudah memenuhi panggilan DPRD kemudian sudah dijelaskan terkait pemenuhan tenaga kerja sudah berproses, dan BPJS sudah menerima namun ada miss komunikasi dengan KFI, kami berharap BPJS dengan Disnaker bisa memprogres ini secepatnya agar mereka bisa mendapat haknya,” tutur Reza usai rapat.
Reza menyebut, memang PT KFI diketahui memakai tenaga kerja asing. Dari 89 tenaga kerja asing yang dipekerjakan, 82 diantaranya masih menggunakan visa izin sementara.
“Dari 89 tenaga kerja, 82 diantaranya masih menggunakan visa izin sementara, mungkin belum terkontrak resmi tapi diberikan untuk kerja sementara,” ucapnya.
Reza mengungkapkan, alasan perusahaan memperkerjakan tenaga asing dengan alasan memiliki sertifikasi yang dibutuhkan. Namun, ia memastikan kedepan PT KFI akan menyerap sebanyak 10.000 tenaga kerja lokal daerah untuk berkontribusi terhadap pembangunan dengan PT KFI.
“Yang jelas ini memang kebutuhan perusahaan, mungkin mereka gunakan tenaga kerja asing karna memiliki sertifikat yang dibutuhkan, tapi kami menghimbau kepada seluruh perusahaan di Kaltim serta PT KFI sendiri untuk bisa menggunakan tenaga kerja lokal, dan PT KFI rencananya informasi terakhir KFI akan menyerap tenaga kerja daerah skitar 10.000 dan kita harapkan di Kaltim bisa ambil andil terhadap pembangunan dengan PT KFI,” kata Reza.
Sementara itu Kepala BPJS Ketenagakerjaan Samarinda Agus Dwi Fitriyanto menuturkan, akan melakukan penyesuaian terhadap tenaga kerja di PT KFI.
“Kami menyelenggarakan program sesuai dengan data real perusahaan, mungkin kondisinya perusahaan lebih tau tapi informasinya di bulan ini akan disesuaikan,” ucap Agus Dwi.
Terkait kurangnya kesesuaian data tenaga kerja menurut Senior Manager M Ardi Suemargo, memang banyak tenaga kerja kontraktor yang luput oleh BPJS dan perlu penyesuaian.
“Kami kan ada juga yang kontraktor ya, mungkin itu ada sedikit yang luput dari BPJS,” sebut Ardi. (Ozn)
