Persepsinews.com, Samarinda – Komitmen Majelis Organisasi Daerah Nasional (MODN) untuk mengawal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) tidak diragukan lagi.
Pasalnya, menurut Perwakilan Pimpinan Tinggi MODN Abraham Ingan, MODN sebagai mitra keamanan pemerintah tengah merapatkan barisan. Sebab pihaknya dipercaya untun merangkul masyarakat guna mendukung program IKN.
“Tujuan utamanya adalah mengawal kebijakan pemerintah yang sah atas pembangunan IKN di Kaltim. Karena masyarakat Kaltim adalah ‘tuan rumah’ yang harus berperan tanpa syarat,” tegas Abraham Ingan dijumpai di Kantor Sekretariat MODN Jalan Elang pada Rabu, (2/2/2022).
Untuk itu, MODN akan mendukung pemerintah untuk menciptakan situasi aman dan kondusif di Kaltim. Dia menegaskan MODN akan menjadi garda utama apabila ada pihak yang mengganggu kebhinekaan negara dan persaudaraan antara anak bangsa di Kaltim.
“Sehingga masyarakat Kaltim bisa turut serta mengawasi ataupun partisipasi dalam pembangunan IKN,” ungkapnya.
Diketahui, sempat beberapa isu yang selalu menjadi pembicaraan utama jika berbicara tentang IKN. Yaitu, kurangnya terakomodir suara masyarakat adat di Kaltim.
Wakil Sekretaris Pimpinan Umum Riza Patria, Erly Sopiansyah, pun menyatakan hal inilah yang menjadi salah satu tujuan dibentuknya MODN.
“MODN berperan tinggi menjaga kearifan lokal di Kaltim supaya hal seperti ini tidak bisa dihilangkan begitu saja,”sebut Erly.
Ditambahkan pula oleh Wakil Pimpinan Majelis Tinggi MODN Sapta Guspiani. MODN akan memiliki agenda untuk memperkenalkan budaya asli di Kaltim kepada nasional.
Adapun dari programnya nanti, MODN akan membuat dan merawat budaya yang ada di Kaltim. MODN melestarikan budaya di Kaltim dengan cara menampilkan budaya itu sendiri.
“Contohnya saja pembangunan di IKN memiliki ciri khas kebudayaan di Kaltim. Ataupun event kesenian budaya untuk memperkenalkannya ke Indonesia,” jelas Sapta.
Namun tak hanya budaya di Kaltim saja yang akan diakomodir MODN. Namun, seluruh budaya di Indonesia juga akan diakomodir MODN.
“Karena setelah IKN masuk, artinya Kaltim bukanlah provinsi saja. Namun, menjadi daerah nasional,” pungkas Sapta. (Red)
