Persepsinews, Samarinda – Walikota Samarinda Andi Harun mewajibkan semua pegawai di lingkungan Pemkot Samarinda untuk segera melunasi (Pajak Bumi dan Bangunan) PBB untuk mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Hal itu disampaikan Andi Harun pada Press Conference Pemerintah Kota Samarinda di Balai Kota pada Rabu (14/9/2022). Arahan tersebut dimaksudkannya untuk memastikan tunjangan pegawai dapat disalurkan dengan baik.
“Mengapa? Karena tunjangan itu lahir dari pajak retribusi, kalau misalnya pejabat menerima tunjangan terus belum lunas PBB nya kan kurang pas, sementara masyarakat kita himbau agar taat bayar pajak,” kata Andi Harun.
Disampaikan Andi Harun, kebijakan ini dibuat tanpa pengecualian, termasuk ASN lain mulai Sekda, Asisten, Kepala Dinas, Tim Walikota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP), anggota DPRD, serta pejabat di sekretariat DPRD.
Namun, pelaksanannya saat ini dipastikan Andi Harun seluruh pejabat di lingkungan Pemkot telah melunasi PBB nya masing-masing karena sudah menjadi syarat wajib untuk menerima TPP.
“Dan Alhamdulillah semua pejabat di lingkungan pemkot samarinda insyaAllah saya pastikan seluruhnya lunas PBB,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Walikota menyampaikan selama kepemimpinannya untuk memaksimalkan PAD peran dari badan usaha yang dimiliki Pemkot untuk dapat menyumbang PAD sudah cukup produktif.
Badan usaha itu berupa Perusahaan umum daerah, termasuk diantaranya Tirta Kencana, Varia Niaga, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
“Varia niaga setelah kita reformasi direksinya, dari yang tidak pernah memberikan (PAD), sekarang usahanya sudah gerak dalam waktu singkat mampu memberi kontribusi,” tutupnya. (Ozn/Adv)
