Isran Noor Minta Seluruh Kepala Daerah Ikuti Prosedur Perencanaan Penganggaran

0
Gubernur Kaltim Isran Noor bersama Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi. (Humas Pemprov Kaltim)

Persepsinews.com, Balikpapan – Besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2023 mencapai Rp 17,2 triliun, belum termasuk aliran pendapatan lain seperti dana emisi karbon dan dana produksi kelapa sawit.

Angka tersebut diumumkan pada Senin (28/11/2022) dalam rapat pimpinan penilaian pelaksanaan APBD Provinsi Kaltim dan pelaksanaan pembangunan daerah oleh Pemprov Kaltim tahun 2022 di Hotel Novotel Balikpapan.

Rapat yang dihadiri Gubernur Kaltim H. Isran Noor, Wakil Gubernur H. Hadi Mulyadi dan Sekdaprov Sri Wahyuni menyatakan APBD Kaltim tahun anggaran 2022 merupakan anggaran bersih Rp 11,5 triliun, sedangkan perubahan pagu sebesar Rp 3,4 triliun.

“Dengan demikian, besaran perubahan maksimal Rp 14,9 triliun. Implementasi hingga 22 November 2022 melebihi Rp 9 triliun atau 61,98 persen, dan deviasi negatif dari proyeksi realisasi keuangan 71,00 persen dan deviasi negatif -9,02 persen,” ujar Karo Administrasi Pembangunan (Adbang) Irhamsyah yang membacakan risalah rapat.

Rapat juga membahas Indikator Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKU adalah alat ukur untuk mencapai tujuan.

Beberapa di antaranya seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang cukup menggembirakan yakni 77,44, dan target pertumbuhan ekonomi 3,5 plus 1 persen pada triwulan II yang mencapai 3,35 persen.

Rapat tersebut juga menyatakan bahwa kajian IKU dan IKK diperlukan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode 2024-2026 yang penyusunannya dimulai pada Maret 2023.

Selain itu, penggunaan anggaran di beberapa perangkat daerah telah menurun, meskipun target anggaran diharapkan meningkat menjadi lebih dari 80 persen pada akhir tahun.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Gubernur Isran Noor mengimbau seluruh kepala dinas daerah untuk berkoordinasi, memperkuat perencanaan dan memaksimalkan permintaan pengadaan yang ada.

“Semua kepala daerah harus mengikuti prosedur perencanaan dan penganggaran. Ikuti tahapan proses dan pelaksanaannya agar tercapai dengan baik,” kata Gubernur. (Red)